JAKARTA, DAN – Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (KemenHAM RI) kembali meraih penghargaan tingkat nasional dengan menyabet Juara II Booth Terfavorit pada ajang Virtual Expo Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Tahun 2026 yang diselenggarakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Penghargaan tersebut sekaligus menegaskan konsistensi KemenHAM RI dalam ajang nasional tersebut.
Pada penyelenggaraan tahun 2025, KemenHAM RI berhasil meraih Juara I Booth Terfavorit, sehingga selama dua tahun berturut-turut masuk dalam jajaran booth terfavorit Virtual Expo SDM dan Kelembagaan PBJ. Penghargaan diumumkan dalam acara puncak Virtual Expo SDM dan Kelembagaan PBJ 2026 bertema “Pengadaan Tanpa Batas” yang berlangsung di Ruang Roestam Sjarief, Gedung LKPP, Jakarta, Kamis (17/9/2026).
Penghargaan diserahkan oleh Direktur Pengembangan Profesi dan Kelembagaan LKPP RI, Dwi Wahyuni Kartianingsih, kepada Kepala Biro Umum, Protokol, dan Humas (UPH) KemenHAM RI, Pungka M. Sinaga, yang juga menjabat sebagai Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) KemenHAM RI.
Virtual Expo SDM dan Kelembagaan PBJ 2026 berlangsung pada 11 Agustus hingga 9 September 2026. Dalam kegiatan tersebut, KemenHAM RI menghadirkan booth virtual yang menyajikan berbagai informasi mengenai pelaksanaan pengadaan barang dan jasa serta kelembagaan UKPBJ di lingkungan kementerian.
Booth tersebut tidak hanya menjadi sarana informasi, tetapi juga dirancang sebagai media edukasi bagi pengunjung untuk memahami tata kelola pengadaan pemerintah yang profesional, transparan, dan akuntabel. Materi yang disajikan menggambarkan komitmen KemenHAM RI dalam memperkuat pengelolaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan kementerian.
Pungka M. Sinaga mengatakan, penghargaan tersebut merupakan hasil kerja kolektif jajaran UKPBJ dalam mendukung pelaksanaan tugas kementerian melalui pengelolaan pengadaan barang dan jasa yang berintegritas.
“Ini menandakan bahwa pejabat di bagian PBJ yang ada di lingkungan KemenHAM RI mempunyai kemampuan serta integritas dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa,” ujar Pungka.
Selain meningkatkan kualitas tata kelola, KemenHAM RI terus mendorong optimalisasi penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Penggunaan produk impor dilakukan apabila produk dalam negeri belum tersedia atau belum mampu memenuhi kebutuhan, dengan tetap mengikuti mekanisme persetujuan sesuai ketentuan yang berlaku.
Kebijakan tersebut sejalan dengan Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Ketentuan tersebut menekankan prioritas penggunaan produk dalam negeri dalam pelaksanaan pengadaan pemerintah.
Dalam penerimaan penghargaan tersebut, Pungka M. Sinaga turut didampingi Kepala Bagian Umum, Rumah Tangga, dan Pengadaan Barang/Jasa, Elisabeth Irene Paulina Siahaan, beserta jajaran Biro UPH KemenHAM RI.
KemenHAM RI berharap capaian tersebut dapat menjadi motivasi bagi seluruh jajaran untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan tata kelola pengadaan barang dan jasa. Penguatan tata kelola tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian secara profesional, berintegritas, transparan, dan berkelanjutan. (*/tim)
