PANGKALPINANG, DAN – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) bergerak cepat mencari solusi atas terhambatnya akses BBM subsidi jenis Bio Solar bagi sopir truk logistik akibat barcode kendaraan yang tidak aktif. Persoalan ini dinilai krusial karena berpotensi mengganggu distribusi kebutuhan pokok dan memicu kenaikan harga di tingkat konsumen.
Masalah tersebut mencuat dalam audiensi antara DPRD Babel dan Perkumpulan Sopir Truk Tronton dan Trailer di ruang Banmus, Kamis (27/4/2026). Para sopir mengeluhkan tidak dapat mengisi BBM subsidi meskipun mereka mengangkut sembako dan bahan pangan penting lainnya ke berbagai wilayah.
Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya menegaskan, kondisi ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut karena berdampak langsung pada biaya distribusi. Jika sopir terpaksa menggunakan BBM non-subsidi, ongkos angkut akan meningkat dan berpotensi mendorong inflasi harga bahan pokok.
“Distribusi logistik ini menyangkut kebutuhan masyarakat luas. Jadi harus ada solusi agar kendaraan pengangkut sembako tetap bisa mendapatkan BBM subsidi,” ujarnya.
Sebagai langkah konkret, DPRD bersama pihak terkait, termasuk Pertamina, menyepakati pengaktifan kembali barcode kendaraan yang sebelumnya tidak aktif. Proses aktivasi diperkirakan memakan waktu sekitar 20 menit per kendaraan, dengan syarat seluruh dokumen administrasi telah dipenuhi.
Data sementara menunjukkan sekitar 60 kendaraan mengalami kendala serupa dan akan segera diproses. DPRD menekankan percepatan penanganan agar distribusi logistik tidak terus terganggu.
Selain itu, sopir juga mengeluhkan keterbatasan kuota BBM subsidi yang dinilai belum mencukupi untuk rute distribusi ke wilayah seperti Bangka Selatan, Mentok, hingga Belinyu. Kondisi ini dinilai menjadi hambatan tambahan dalam menjaga kelancaran distribusi barang.
Menanggapi hal tersebut, DPRD Babel mendorong adanya kebijakan toleransi penambahan kuota khusus bagi kendaraan logistik. Langkah ini dianggap penting untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok di pasar.
Audiensi turut dihadiri perwakilan Dinas Perhubungan, Dinas ESDM, serta instansi terkait lainnya. Hasil pertemuan memastikan kendaraan yang memenuhi syarat dapat kembali mengakses BBM subsidi melalui aktivasi barcode.
“Kita berharap kebijakan ini dapat segera diimplementasikan secara efektif sehingga distribusi logistik kembali normal. Dengan demikian, ketersediaan dan harga kebutuhan pokok di Bangka Belitung tetap terjaga,” pungkas Didit. (*/tim)
