PANGKALPINANG, DAN – Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Beliadi berharap PT Timah Tbk dapat segera memperkuat koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam menyikapi terhentinya pembelian pasir timah masyarakat di Pulau Belitung dan Belitung Timur. Menurutnya, langkah koordinasi perlu dilakukan agar solusi dapat segera ditemukan mengingat banyak masyarakat yang menggantungkan mata pencaharian dari sektor pertambangan timah.
Beliadi menilai, terdapat sejumlah alternatif yang dapat dipertimbangkan sembari menunggu penyelesaian persoalan administrasi dan teknis terkait Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Salah satu opsi yang disampaikannya adalah kemungkinan pengiriman sementara pasir timah hasil produksi dari Pulau Belitung ke Pulau Bangka, mengingat aktivitas pembelian timah masyarakat oleh PT Timah di wilayah Bangka masih berjalan.
“Yang terpenting masyarakat tetap memiliki akses untuk menjual hasil tambangnya. Soal mekanisme dan pengawasannya tentu dapat diatur oleh PT Timah sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Beliadi juga berharap PT Timah terus menjalin komunikasi intensif dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Babel) , termasuk bersama Gubernur Babel dan Forkopimda, agar penyelesaian persoalan dapat dilakukan lebih cepat dan memberikan kepastian bagi masyarakat.
Selain penanganan jangka pendek, Beliadi memandang perlu adanya pembenahan sistem agar kendala serupa tidak kembali terjadi di masa mendatang. Menurutnya, kepastian tata kelola pembelian timah akan memberikan rasa aman bagi masyarakat penambang dalam menjalankan aktivitas mereka.
“Harapannya, persoalan seperti ini dapat diselesaikan secepatnya karena berkaitan langsung dengan penghidupan masyarakat, khususnya para penambang di Pulau Belitung dan Belitung Timur,” katanya. (*/tim)
