PANGKALPINANG, DAN – Komitmen Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Babel) dalam memperluas akses keuangan yang inklusif kembali mendapat pengakuan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Babel memberikan Apresiasi Mitra Strategis Percepatan Akses Keuangan Daerah kepada Pemprov Babel atas peran aktif dan dukungan kebijakan dalam mendorong keberhasilan program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
Penghargaan tersebut diserahkan di sela pelaksanaan Rapat Pleno TPAKD se-Babel Tahun 2025 yang digelar pada Kamis (18/12/2025) di Ballroom Aston Emidary Bangka Hotel. Apresiasi ini menegaskan posisi Pemprov Babel sebagai mitra strategis OJK dalam memperluas literasi dan inklusi keuangan di seluruh kabupaten dan kota.
Rapat pleno TPAKD 2025 mengusung tema “Monitoring dan Evaluasi Program Kerja TPAKD se-Kepulauan Bangka Belitung”. Kegiatan ini difasilitasi oleh OJK Babel bersama Kantor Cabang Pangkalpinang, serta diprakarsai oleh Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan (Ekbang) Setda Babel.
Dalam arahan Gubernur Babel, Hidayat Arsani yang disampaikan oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Politik, Hukum, dan Pemerintahan, Agus Suryadi, ditegaskan bahwa TPAKD merupakan instrumen strategis pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Keberadaan TPAKD diharapkan mampu menjembatani kebutuhan masyarakat dengan layanan keuangan formal.
Menurut Agus, penguatan koordinasi lintas sektor menjadi kunci agar program peningkatan literasi dan inklusi keuangan benar-benar menyentuh kelompok sasaran prioritas. Fokus utama diarahkan kepada pelaku UMKM dan masyarakat yang selama ini belum terlayani layanan keuangan formal.
“Sinergi antara pemerintah daerah, OJK, perbankan, dan seluruh pemangku kepentingan harus terus diperkuat agar akses keuangan tidak hanya luas, tetapi juga berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.
Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan OJK Babel, Soni Prima Nugroho mengatakan bahwa apresiasi tersebut merupakan bentuk penghargaan atas peran aktif Pemprov Babel dalam mendukung implementasi program TPAKD. Dukungan itu terlihat mulai dari kebijakan, fasilitasi, hingga penguatan kolaborasi lintas sektor.
Rapat pleno juga diisi dengan pemaparan materi dari OJK dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Babel. Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi terkait capaian, tantangan, serta evaluasi program kerja TPAKD selama tahun berjalan.
Forum ini menghasilkan sejumlah kesepakatan strategis, antara lain penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi, penyelarasan program TPAKD dengan dokumen perencanaan daerah, serta penetapan rencana tindak lanjut yang terukur. Kesepakatan tersebut menjadi pijakan untuk meningkatkan efektivitas program ke depan.
Adapun fokus program TPAKD selanjutnya diarahkan pada kelompok sasaran prioritas, seperti UMKM, masyarakat berpenghasilan rendah, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, serta masyarakat di wilayah terpencil. Dengan sinergi yang semakin solid, Pemprov Babel optimistis percepatan akses keuangan daerah dapat memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Babel. (*/red)
