PANGKALPINANG, DAN – Pemerintah Kota Pangkalpinang menyoroti peningkatan kasus HIV di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan meminta masyarakat lebih waspada serta aktif melakukan pemeriksaan dini. Peringatan ini disampaikan dalam rapat koordinasi penanggulangan HIV/AIDS yang melibatkan pemerintah daerah, komunitas pendamping, serta layanan kesehatan dari puskesmas dan rumah sakit.
Data Kementerian Kesehatan RI menunjukkan bahwa Bangka Belitung menempati peringkat ke-14 nasional jumlah ODHIV, serta berada di posisi ke-11 untuk kasus baru dengan 111 infeksi—terdiri dari 94 laki-laki dan 17 perempuan. Angka ini dinilai perlu mendapat perhatian serius karena mayoritas kasus baru berasal dari kelompok berisiko tinggi dan masyarakat yang minim informasi terkait pencegahan maupun pola penularan.
Wakil Wali Kota Pangkalpinang, Dessy Ayutrisna atau Cece Dessy menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat dukungan terhadap ODHIV melalui layanan kesehatan yang tersedia di seluruh puskesmas.
“Pemerintah sangat mendukung penanganan HIV/AIDS. Layanan sudah ada di puskesmas, dan kami berkomitmen memastikan pendampingan bagi ODHIV berjalan,” ujarnya, Senin (1/12/2025).
Dessy juga menyampaikan apresiasi kepada komunitas peduli HIV dan relawan pendamping yang selama ini memberikan edukasi, bimbingan, dan dukungan langsung kepada pasien. Ia mengingatkan bahwa HIV masih menjadi ancaman nyata dan masyarakat tidak boleh abai.
“Masyarakat harus lebih aware. HIV belum ada obatnya. Penting mengetahui cara pencegahan, penularan, dan tanda-tandanya,” tegasnya.
Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang, dr. Thamrin menjelaskan bahwa rapat koordinasi ini bertujuan memperkuat sinergi antara Dinas Kesehatan dan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA). Fokus utama saat ini mencakup peningkatan kapasitas pendamping, penguatan layanan HIV di puskesmas, serta mendorong masyarakat untuk tidak takut memeriksakan diri.
“Rapat ini kita lakukan untuk meningkatkan kepedulian terhadap populasi kunci berisiko tinggi dan memperkuat koordinasi agar penanganan lebih optimal,” katanya.
Thamrin juga menegaskan bahwa pemerintah mengacu pada target Triple Eliminasi 2030: nol infeksi baru HIV/AIDS, nol kematian akibat HIV/AIDS, dan nol stigma serta diskriminasi terhadap ODHIV. Upaya tersebut, katanya, membutuhkan keterlibatan semua pihak.
Pemerintah mengingatkan bahwa peningkatan kasus tidak dapat dikendalikan tanpa kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan rutin, menerapkan perilaku hidup sehat, serta menghilangkan stigma terhadap ODHIV. (*/red)
