PANGKALPINANG, DAN – Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Hidayat Arsani resmi mengukuhkan Dedi Yudistira sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Babel di Ruang Pasir Padi, Kantor Gubernur, Selasa (30/9/2025). Dengan pengukuhan ini, BPKP Babel diharapkan memperkuat pengawasan keuangan daerah dan memastikan akuntabilitas setiap rupiah yang dikelola pemerintah agar program pembangunan lebih efektif dan tepat sasaran.
Dalam sambutannya, Gubernur menekankan pentingnya sinergi antara BPKP dan Pemprov Babel, khususnya dalam pengawasan pelaksanaan APBD, pengelolaan anggaran investasi, serta program pembangunan strategis. Ia berharap BPKP dapat memperkuat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), memperkuat kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), serta mendeteksi dini potensi penyimpangan dan kecurangan.
“Kolaborasi ini menjadi modal penting bagi kami untuk memastikan setiap program pembangunan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat. Sinergi yang sudah ada harus terus diperkuat agar pengelolaan anggaran berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran,” ujarnya.
Pemprov Babel juga menegaskan komitmen mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto melalui pengelolaan APBD yang efektif, peningkatan investasi, pengendalian inflasi, ketahanan pangan, serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk penguatan kapasitas fiskal.
Deputi BPKP RI Bidang Investigasi, Sutrisno menekankan, Dedi Yudistira sudah tidak asing di Babel karena sebelumnya menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) selama tiga bulan. Sutrisno menyebut pengukuhan ini penting agar sinergi antara BPKP dan pemerintah daerah semakin optimal dalam mengawal penggunaan anggaran, memastikan efektivitas dan efisiensi, serta memberikan rekomendasi strategis terkait risiko pembangunan.
“Saat ini BPKP hadir bukan hanya untuk mengawasi kepatuhan administrasi, tetapi juga memastikan setiap rupiah anggaran dapat digunakan tepat sasaran. Kami hadir sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola keuangan dan pembangunan yang akuntabel dan berkelanjutan,” jelasnya. (*/red)
