PANGKALPINANG, DAN – Pemerintah Kota Pangkalpinang diminta segera menyiapkan strategi pembangunan untuk menghadapi bonus demografi yang tengah berlangsung di Indonesia. Hal ini disampaikan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Pangkalpinang, Juhaini, saat mewakili Pj Wali Kota dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah yang juga membahas evaluasi program 3 juta rumah serta peta jalan pembangunan kependudukan, Selasa (16/9/2025).
Menurut Juhaini, dari total 286 juta penduduk Indonesia, sebanyak 192 juta jiwa berada pada usia produktif. Kondisi ini menjadi peluang besar sekaligus tantangan yang harus dikelola dengan perencanaan pembangunan yang matang agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Juhaini menjelaskan, pemerintah kabupaten/kota diharapkan segera menyusun Peta Pembangunan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (PjPK). Dokumen ini nantinya wajib dimasukkan ke dalam RPJMD enam bulan setelah kepala daerah dilantik, sebagai acuan dalam menghadapi dinamika demografi.
Juhaini merinci enam sasaran utama PjPK, yaitu wajib belajar 12 tahun, peningkatan keterampilan profesi, keseimbangan antara pencipta dan pencari kerja, investasi yang membuka lapangan kerja, kontribusi masyarakat dalam bentuk pajak penghasilan, serta perlindungan sosial khususnya kesehatan yang bersifat universal.
“Enam sasaran ini akan diterjemahkan lebih lanjut ke dalam 30 indikator pembangunan. Jika semua berjalan sesuai rencana, maka keberhasilan PjPK akan menjadi tolok ukur bagi daerah untuk mendapatkan tambahan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Insentif Fiskal dari pemerintah pusat,” jelasnya.
Juhaini menegaskan, keberhasilan menghadapi bonus demografi bukan hanya bergantung pada pemerintah daerah. Dukungan masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pendidikan juga sangat dibutuhkan agar program tersebut dapat berjalan efektif.
“Kita harus mendukung penuh program ini karena muaranya adalah kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan,” tutupnya. (tim)
