PANGKALPINANG, DAN – Pangkalpinang mencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) pada triwulan I 2025, yakni sebesar 8,98 persen, melampaui target 5,10 persen. Angka ini sekaligus menempatkan Kota Pangkalpinang sebagai penyumbang pertumbuhan ekonomi terbesar kedua di tingkat provinsi dengan kontribusi 18,04 persen, di bawah Kabupaten Bangka yang menyumbang 18,64 persen.
Hal ini disampaikan oleh Plt Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Pangkalpinang, Juhaini, yang mewakili Pj Wali Kota Pangkalpinang dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah bersama Kementerian Dalam Negeri melalui Zoom Meeting, Senin (7/7/2025).
“Alhamdulillah, pertumbuhan ekonomi Pangkalpinang di triwulan pertama tahun ini tercatat tertinggi di Bangka Belitung. Untuk mendorong pertumbuhan ini, langkah konkret yang kita ambil adalah mendorong peningkatan serapan anggaran pemerintah agar langsung dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Juhaini menjelaskan, konsumsi pemerintah melalui pengeluaran APBD menjadi salah satu komponen utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemerintah Kota Pangkalpinang menargetkan realisasi anggaran triwulan pertama berada di atas 42 persen untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi.
Sementara itu, dari sisi inflasi, Kota Pangkalpinang mencatat inflasi year on year sebesar 0,96 persen, jauh di bawah target nasional yang berada di kisaran 2,5 persen ±1 persen.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Dalam Negeri menyampaikan tiga fokus utama nasional, yakni pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, serta percepatan pembangunan tiga juta rumah. Mendagri juga mendorong agar setiap daerah segera membentuk Tim Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang melibatkan Forkopimda, instansi vertikal, serta dinas terkait.
“Pangkalpinang sangat mendukung program percepatan pembangunan rumah. Semua sudah kita tindak lanjuti,” tambah Juhaini.
Rapat koordinasi ini digelar secara nasional dan diikuti oleh seluruh pemerintah daerah guna menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi serta pengendalian inflasi menjelang semester II 2025. (tim)
