PANGKALPINANG, DAN – Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Didit Srigusjaya menekankan pentingnya perencanaan matang terkait penghapusan Iuran Penyelenggaraan Pendidikan (IPP) di sekolah-sekolah jenjang SMA/SMK/SLB. Menurutnya, penghapusan tersebut memerlukan penyesuaian anggaran yang cermat agar tidak mengganggu kelangsungan pendidikan.
“Kami memperkirakan sedikitnya diperlukan Rp50 miliar untuk menutupi kebutuhan pembayaran gaji sekitar 250 tenaga guru honorer serta operasional sekolah. Maka dari itu, kami mendorong pemerintah daerah untuk segera melakukan kajian dan penyesuaian anggaran secara komprehensif,” tegas Didit dalam audiensi yang digelar bersama pemerintah daerah di Ruang Badan Musyawarah DPRD Babel pada Rabu (14/5/2025).
Menanggapi hal tersebut, Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Babel, Fery Afriyanto menjelaskan bahwa Pemprov Babel telah mengalokasikan sekitar Rp23 miliar untuk mendukung sektor pendidikan, terutama untuk penggajian tenaga honor. Dana tersebut bersumber dari APBN dan APBD dan telah digunakan sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Namun, penghapusan IPP tentu akan berdampak pada struktur pembiayaan operasional sekolah. Oleh karena itu, kami akan melakukan penghitungan dan pengkajian ulang terhadap APBD guna memastikan kebutuhan anggaran pendidikan dapat terpenuhi secara optimal,” kata Fery.
Audiensi ini merupakan bagian dari upaya sinergis antara eksekutif dan legislatif dalam membangun pendidikan yang inklusif dan bebas pungutan, serta menjadi langkah awal untuk mewujudkan layanan pendidikan yang berkualitas di Babel. Audiensi ini juga dihadiri Plt. Inspektur Daerah, Plt. Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Biro Hukum, serta para Kepala Sekolah dari seluruh SMA, SMK, dan SLB se-Babel. (*/red)
