PANGKALPINANG, DAN – Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Babel) mulai menerapkan langkah-langkah efisiensi secara ketat untuk menghadapi defisit anggaran mencapai Rp70 miliar di awal tahun 2025. Dalam rapat strategis yang digelar di Rumah Dinas Gubernur Babel, Minggu (4/5/2025) malam. Gubernur Babel, Hidayat Arsani bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) merumuskan sejumlah skenario penghematan belanja, termasuk pemangkasan perjalanan dinas dan tunjangan ASN, guna menyeimbangkan keuangan daerah di tengah potensi defisit yang bisa membengkak hingga Rp273 miliar sepanjang tahun berjalan.
Ketua TAPD sekaligus Sekretaris Daerah Provinsi Babel, Fery Afriyanto dalam paparannya menjelaskan bahwa total APBD 2025 setelah pergeseran pada caturwulan I mencapai Rp2,370 triliun, menurun sebesar Rp20,8 miliar dari sebelumnya Rp2,391 triliun. Penurunan ini disebabkan oleh berkurangnya sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) serta pemotongan dana alokasi umum (DAU) dari Pemerintah Pusat sebesar Rp49 miliar, dari Rp163 miliar menjadi Rp114 miliar.
“Dengan kondisi ini, kita harus kembali mengencangkan ikat pinggang. TAPD telah mengusulkan beberapa alternatif efisiensi agar belanja bisa menyesuaikan dengan pendapatan,” ujar Fery.
Salah satu langkah utama yang diajukan TAPD adalah pemangkasan anggaran perjalanan dinas di seluruh perangkat daerah hingga 50 persen dari total pagu sekitar Rp70 miliar. Dengan pemangkasan ini, setiap perangkat daerah rata-rata hanya akan menerima alokasi sekitar Rp1,1 miliar per tahun. Jumlah ini masih akan disesuaikan berdasarkan skala prioritas program masing-masing dinas.
Alternatif lainnya adalah pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), yang disesuaikan berdasarkan tingkatan jabatan struktural. Untuk eselon 2, dipangkas sebesar 40 persen; eselon 3 sebesar 35 persen; dan eselon 4 serta staf sebesar 30 persen. Kebijakan ini diproyeksikan mampu menghemat belanja pegawai hingga Rp85 miliar.
Kendati melakukan berbagai efisiensi, Fery menegaskan bahwa Pemprov Babel tetap akan memprioritaskan anggaran untuk sektor layanan publik yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Beberapa di antaranya adalah alokasi tambahan sebesar Rp10 miliar untuk pembiayaan BPJS Kesehatan dan Rp15 miliar untuk pemeliharaan berkala infrastruktur jalan dan sanitasi.
“Fokus efisiensi yang sudah kita lakukan akan dialihkan ke belanja prioritas seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur, sebagaimana arahan Pemerintah Pusat. Ada kegiatan yang harus ditunda atau dikurangi agar keuangan tetap seimbang,” tambahnya.
Di sisi lain, Pemprov juga berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah. Salah satunya melalui optimalisasi kinerja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), yang diperkirakan dapat menyumbang tambahan Rp62,2 miliar. Selain itu, program pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB) ditargetkan memberikan kontribusi sebesar Rp30–35 miliar.
Gubernur Babel, Hidayat Arsani dalam rapat tersebut memberikan arahan kepada seluruh kepala perangkat daerah untuk melakukan penghitungan ulang atas usulan efisiensi yang telah disampaikan. Ia meminta evaluasi menyeluruh terhadap kegiatan yang dapat ditunda, khususnya perjalanan dinas luar (DL), untuk memastikan anggaran lebih tepat sasaran.
“Saya berikan waktu untuk dikaji kembali mana kegiatan yang bisa ditunda. DL diatur kembali, dilihat dinas mana yang besar, sedang, atau kecil. Dialihkan dulu ke yang prioritas. Saya sebagai Gubernur ikut, yang penting keuangan kita stabil ke depan,” pungkas Hidayat. (tim)
