BANGKA, DAN – Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Cabang Bangka Belitung mendorong pelaksanaan Pilkada Ulang Pangkalpinang dan Bangka 2025 sebagai momentum perbaikan demokrasi lokal. Isu ini menjadi pokok bahasan dalam Seminar Nasional yang digelar di Balai Besar Peradaban (BBP) Rektorat Universitas Bangka Belitung (UBB), Senin (4/8/2025), pukul 13.00–16.00 WIB.
Seminar bertajuk “Pilkada Ulang Pangkalpinang dan Bangka 2025 sebagai Momentum Perbaikan Demokrasi Lokal” ini dibuka oleh Ketua Panitia Dr. Novendra Hidayat, S.I.P., M.Si. Ia mengapresiasi panitia dan peserta, serta berharap forum diskusi ini dapat menginspirasi masyarakat dalam melihat Pilkada sebagai peluang memperbaiki praktik demokrasi.
Rektor UBB sekaligus Ketua AIPI Babel, Prof. Dr. Ibrahim, M.Si., menekankan pentingnya mewaspadai sentralisasi kekuasaan di tangan elit politik. Menurutnya, konsolidasi yang terlalu kuat justru bisa merusak demokrasi, apalagi dalam konteks negara yang masih dalam proses belajar berdemokrasi.
“Produk demokrasi di negara modern banyak menghasilkan demokrasi yang rusak karena konsolidasi terlalu kuat. Jangan sampai negara kita melahirkan demokrasi yang cacat,” ujarnya.
Prof. Ibrahim juga menyoroti pentingnya peran media massa untuk menghadirkan calon-calon pemimpin yang kompeten dan berpihak pada rakyat.
Ketua Umum Pengurus Pusat AIPI, Dr. Alfitra Salamm, APU, turut hadir sebagai narasumber dan menyampaikan kritik tajam terhadap Pilkada langsung. Ia menyebut bahwa salah satu produk Pilkada langsung adalah koruptor.
“Kotak kosong adalah koreksi dari masyarakat yang menolak oligarki. Maka Pilkada ulang ini adalah momen untuk berubah,” ungkapnya.
Perwakilan KPU Kota Pangkalpinang, Margarita, S.T., M.M., memandang fenomena kotak kosong sebagai bentuk protes kritis masyarakat terhadap partai politik. Ia optimistis partisipasi masyarakat akan kembali meningkat pada Pilkada ulang 27 Agustus mendatang.
“Menjaga kepercayaan publik itu penting. Menggandeng media adalah wujud transparansi yang kami lakukan,” katanya, mewakili Divisi Sosdiklih, Parmas, dan SDM KPU Pangkalpinang.
Senada dengan itu, Perwakilan KPU Kabupaten Bangka, Corri Ihsan, S.A.P., S.H., M.H., menegaskan bahwa kualitas Pilkada sangat bergantung pada partisipasi publik. Menurutnya, jika hak politik masyarakat dapat terakomodasi dengan baik, maka masyarakat akan lebih bertanggung jawab dalam menggunakan suaranya.
“Pilkada adalah bentuk tanggung jawab negara yang diemban oleh KPU dan diawasi oleh Bawaslu,” ujarnya.
Sementara itu, Ariandi A. Zulkarnain, S.I.P., M.Si., akademisi UBB yang juga hadir sebagai narasumber, menekankan pentingnya representasi politik yang bermakna. Ia menilai demokrasi lokal tak cukup hanya dengan prosedur elektoral, melainkan harus memperhatikan bagaimana ide-ide politik dijalankan secara nyata. Ia juga menyoroti tiga gejala utama munculnya kotak kosong: narasi anti-elit, politik kemarahan, dan kesadaran kritis publik.
“Ada sentimen rakyat terhadap elit yang dibangun kelompok populis, kekecewaan karena banyak elit absen dalam Pilkada sebelumnya, serta kesadaran yang tumbuh untuk menggunakan hak pilih sebagai protes,” katanya.
Ariandi juga mengkritik cara kerja media yang terlalu fokus pada elit politik, tanpa memberi ruang pada keberagaman suara publik. Ia mengajak semua pihak untuk berperan sebagai mitra deliberatif dalam Pilkada, bukan sekadar objek pemilu.
“Siapapun kita, mari manfaatkan momen Pilkada ini untuk menjadi bagian dari subjek demokrasi yang aktif,” pungkasnya. (*/ubb.ac.id)
