PANGKALPINANG, DAN – Aksi puluhan mahasiswa yang menyoroti nasib guru honorer di Bangka Belitung (Babel) berakhir tanpa penyampaian aspirasi secara langsung di kantor DPRD Babel, Kamis (16/4/2026). Mereka memilih menahan diri karena sejumlah pejabat yang diharapkan hadir dalam audiensi tidak berada di lokasi.
Meski demikian, DPRD Babel memastikan tetap menindaklanjuti tuntutan tersebut, khususnya terkait kesejahteraan tenaga pendidik. Wakil Ketua DPRD Babel, Edi Nasapta menyebut, aspirasi mahasiswa menjadi dorongan untuk memperkuat perhatian terhadap guru honorer dan PPPK paruh waktu.
“Insyaallah ke depan bisa menjadi concern kita bagaimana meningkatkan kesejahteraan guru honorer, dengan menstimulankan APBD kita untuk hal-hal terkait daripada kesejahteraan guru honorer tersebut,” ujarnya.
Edi menambahkan, DPRD juga akan mendorong pemerintah pusat agar membuka lebih banyak formasi bagi tenaga pendidik. Langkah ini dinilai penting untuk memberikan kepastian status sekaligus meningkatkan kesejahteraan guru di daerah.
“Kita mendorong daripada Pemerintah Pusat dengan formasi yang kita usulkan, untuk dapat menerima sebanyak-banyaknya tenaga guru atau tenaga pendidik,” tuturnya.
Aksi mahasiswa yang berlangsung sekitar pukul 14.00 WIB tersebut membawa sejumlah tuntutan, mulai dari isu guru honorer hingga persoalan kesejahteraan di sektor pendidikan. Selain itu, mahasiswa juga menyinggung isu nasional, termasuk kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras dan keterbatasan fasilitas pendidikan.
Mahasiswa dari berbagai kampus, seperti Universitas Anak Bangsa, Universitas Pertiba (Uniper), dan IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Babel, sebelumnya menuntut kehadiran sejumlah pejabat daerah dan unsur Forkopimda. Pejabat yang dimaksud antara lain Gubernur Bangka Belitung Hidayat Arsani, Ketua DPRD Didit Srigusjaya, Kapolda Viktor T Sihombing, serta Danrem 045/Garuda Jaya Nur Wahyudi.
Beberapa pejabat yang disebutkan di atas tersebut berhalangan hadir, membuat mahasiswa sepakat tidak menyampaikan aspirasi secara lisan. Namun, mereka tetap menyerahkan surat tuntutan kepada DPRD sebagai bentuk sikap.
“Jadi adik-adik mahasiswa sepakat, untuk tidak menyampaikan apa-apa. Jadi kita juga tidak memaksakan, bahwa mereka harus sampaikan saja. Tapi surat sih sudah kita terima dan insyaallah, sebagai pendorong bagaimana mengedepankan kesejahteraan guru,” ungkap Edi. (*/tim)
