PANGKALPINANG, DAN – Wali Kota Pangkalpinang, Prof Saparudin menegaskan bahwa persoalan lingkungan di kota tidak hanya soal sampah dan alih fungsi lahan, tetapi juga menyangkut sistem drainase yang belum terintegrasi secara optimal. Hal ini disampaikannya saat menjadi narasumber dalam Focus Group Discussion (FGD) Perumusan Isu Strategis Kota Pangkalpinang untuk penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Tahun 2026, Kamis (16/4/2026).
Dalam forum tersebut, Prof. Saparudin mengungkapkan bahwa Pemerintah Kota Pangkalpinang sebenarnya telah melakukan sejumlah upaya penanganan banjir, salah satunya melalui pendalaman aliran dari Sungai Rangkui hingga Teluk Bayur. Namun, persoalan utama masih terletak pada sistem saluran di dalam kota yang belum tertata secara menyeluruh.
“Yang menjadi persoalan sekarang adalah saluran dalam kota. Kita punya empat saluran horizontal dari barat ke timur, tapi belum didukung saluran vertikal dari utara ke selatan,” ujarnya.
Wali Kota merinci empat jalur utama aliran air di Pangkalpinang. Pertama, aliran dari Sungai Pedindang yang mengarah ke Parit Lalang, Kampung Bintang hingga belakang pasar. Kedua, aliran dari Mangkol menuju kolam retensi Kacang Pedang, kemudian ke Keramat dan Jalan Trem. Ketiga, aliran dari dataran tinggi seperti Bukit Baru yang bermuara ke Kacang Pedang dan mengalir hingga Linggar Jati dan Kampung Seberang. Keempat, aliran dari kawasan dataran tinggi yang melewati depan PT Timah dan berakhir di Sumberjo.
Menurut Wali Kota, seluruh aliran tersebut cenderung mengarah ke timur menuju laut, tanpa didukung sistem saluran primer vertikal yang memadai. Kondisi ini menyebabkan air dari dataran tinggi tidak memiliki jalur distribusi yang baik, sehingga melimpah ke jalan dan kawasan permukiman.
“Coba lihat saat hujan, air langsung tumpah ke jalan. Dari tempat tinggi tidak ada tempat turun, termasuk di sekitar rumah dinas wali kota. Ini yang harus kita benahi,” tegasnya.
Permasalahan semakin kompleks dengan adanya perluasan kawasan permukiman, khususnya di wilayah Kulan. Prof. Saparudin menyebut, terdapat sekitar 7 hingga 8 kawasan perumahan yang dibangun di dataran rendah tanpa dukungan sistem drainase yang memadai.
“Ketika hujan, air bisa sampai selutut. Ini dampak dari pembangunan di wilayah rendah tanpa perencanaan saluran yang baik,” ungkapnya.
Selain persoalan drainase dan banjir, Prof. Saparudin sebelumnya juga menyoroti isu lingkungan lain seperti produksi sampah yang mencapai 100–120 ton per hari, alih fungsi ruang terbuka hijau menjadi permukiman, serta penyempitan saluran air akibat pembangunan di bantaran sungai. Ia menegaskan bahwa ke depan, perencanaan pembangunan lingkungan harus lebih komprehensif, termasuk dengan menghadirkan sistem saluran vertikal sebagai solusi jangka panjang.
“Dalam perencanaan ke depan, kita harus mulai memikirkan saluran vertikal dari utara ke selatan, tidak hanya horizontal ke arah laut,” katanya.
Lebih jauh, Prof. Saparudin menekankan pentingnya penyusunan dokumen lingkungan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar dapat diimplementasikan di lapangan. Menurutnya, selama ini kebijakan sering kali hanya mengacu pada regulasi normatif tanpa didukung kajian ilmiah yang kuat.
“Pengelolaan lingkungan ini penting dalam dokumen perencanaan, tapi yang lebih penting adalah implementasinya. Penyusunan harus berbasis riset. Kita ini sering mengabaikan hasil penelitian, hanya mengacu pada aturan tanpa referensi dari jurnal atau kajian akademik,” kritiknya.
Wali Kota juga kembali menegaskan bahwa penyelesaian persoalan lingkungan tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh pihak.
“Pendekatannya harus inklusif. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Semua pihak harus terlibat, dan implementasinya adalah gotong royong,” pungkasnya. (tim)
