PANGKALPINANG, DAN – Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Babel) melakukan efisiensi belanja dalam Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga ruang fiskal daerah sekaligus memastikan anggaran tetap diarahkan pada program prioritas yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
Hal itu disampaikan Gubernur Babel, Hidayat Arsani saat menyampaikan Rancangan Perubahan KUA-PPAS 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Senin (10/8/2026). Rapat berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Babel dan dihadiri pimpinan serta anggota DPRD, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan instansi vertikal, serta kepala perangkat daerah di lingkungan Pemprov Babel.
Hidayat mengatakan, perubahan KUA-PPAS menjadi momentum untuk menyelaraskan kembali arah kebijakan pembangunan daerah dengan kondisi fiskal yang dihadapi pemerintah daerah. Penyesuaian tersebut dilakukan berdasarkan evaluasi capaian kinerja pada semester pertama 2026 serta perkembangan pendapatan dan belanja daerah.
Di sisi pendapatan, proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih menunjukkan tren positif. Kondisi itu didorong oleh optimalisasi penerimaan pajak serta penyesuaian retribusi daerah.
Pemprov Babel juga berupaya memperkuat penerimaan sekaligus memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan melalui program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Program yang berlaku mulai 1 Agustus hingga 31 Oktober 2026 tersebut mencakup pembebasan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), pembebasan denda Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) tahun sebelumnya, serta pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) II.
Sementara dari sisi belanja, pemerintah daerah mengambil sejumlah langkah efisiensi untuk menyesuaikan kemampuan fiskal. Efisiensi dilakukan melalui pengurangan perjalanan dinas, penerapan work from home (WFH), serta peninjauan kembali belanja barang dan jasa maupun program kerja yang belum terlaksana dan tidak masuk dalam skala prioritas.
Menurut Hidayat, efisiensi anggaran tidak dimaksudkan untuk mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sebaliknya, langkah tersebut diarahkan untuk memastikan belanja pemerintah lebih berkualitas sekaligus mengamankan ruang fiskal bagi program-program yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat.
Sejumlah sektor tetap menjadi prioritas dalam perubahan kebijakan anggaran 2026. Di antaranya peningkatan mutu sumber daya manusia, intervensi penurunan angka stunting, pengendalian inflasi melalui penguatan ketahanan pangan, pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), serta penambahan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.
Selain penyampaian perubahan KUA-PPAS, Rapat Paripurna DPRD Babel juga memuat agenda penyampaian usul pendapat DPRD terkait pemberhentian Wakil Gubernur Babel. Pemprov Babel menyatakan menghormati seluruh mekanisme konstitusional dan tahapan yang dijalankan DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Hidayat juga mengajak seluruh pihak menjaga kondusivitas serta memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif. Menurutnya, sinergi diperlukan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kepulauan Bangka Belitung tetap berjalan optimal di tengah penyesuaian fiskal daerah.
Melalui perubahan KUA-PPAS 2026, Pemprov Babel menegaskan komitmennya untuk menjaga efisiensi, meningkatkan kualitas belanja, dan mengarahkan ruang fiskal yang tersedia pada program-program prioritas. Kebijakan tersebut diharapkan dapat menjaga keberlanjutan pembangunan sekaligus memastikan manfaat anggaran tetap dirasakan masyarakat Kepulauan Bangka Belitung. (*/red)
