PANGKALPINANG, DAN – Wakil Wali Kota Pangkalpinang, Dessy Ayutrisna mendesak Satuan Tugas (Satgas) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) segera mengoptimalkan pengawasan dan penegakan aturan di tujuh kawasan yang telah ditetapkan. Meski telah dibentuk sejak 2024, Satgas KTR dinilai belum menjalankan fungsi secara maksimal, bahkan koordinasi antaranggota belum pernah dilakukan secara optimal.
Desakan tersebut disampaikan Dessy saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Kawasan Tanpa Rokok di Manunggal Hotel, Selasa (17/11/2026). Ia menilai, keberadaan Satgas yang melibatkan berbagai unsur pemerintah dan instansi terkait seharusnya menjadi kekuatan untuk memastikan penerapan aturan KTR berjalan efektif.
“Alhamdulillah, tadi kita sudah sempat berdiskusi mengenai Kawasan Tanpa Rokok. Ternyata di Pangkalpinang ini Satgas KTR sudah terbentuk sejak 2024, tetapi belum maksimal dan belum pernah melakukan koordinasi,” ungkapnya.
Dessy menjelaskan, struktur Satgas KTR melibatkan lintas sektor, dengan Wali Kota sebagai pengarah dan Sekretaris Daerah sebagai ketua atau koordinator. Unsur kepolisian, kejaksaan, TNI, Kementerian Agama, serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) juga masuk dalam kepengurusan tersebut.
Sementara itu, Dinas Kesehatan bertindak sebagai sekretariat yang mengoordinasikan pelaksanaan tugas bersama OPD terkait, di antaranya Diskominfo, Disperindag, Dinas Perhubungan, dan Dinas Pariwisata. Menurut Dessy, seluruh unsur tersebut harus segera membangun koordinasi dan mengambil langkah nyata, bukan sekadar tercantum dalam struktur kepengurusan.
Terlebih, berdasarkan data yang dipaparkan dalam rakor, Kota Pangkalpinang berada di peringkat ke-47 secara nasional dalam penerapan KTR. Capaian tersebut menjadi perhatian dan perlu ditingkatkan melalui pengawasan yang lebih konsisten serta penegakan aturan di lapangan.
Dessy menyebutkan, terdapat tujuh kawasan yang menjadi sasaran penerapan KTR, yakni fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, serta tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.
Penerapan KTR tidak hanya sebatas larangan merokok di kawasan tersebut. Aturan ini juga mencakup larangan iklan, promosi, dan sponsor rokok, terutama di sekitar lingkungan pendidikan dan tempat bermain anak.
“Biasanya yang merokok ini bapak-bapak, sementara yang menjadi korban adalah perokok pasif, terutama perempuan dan anak-anak,” ujarnya.
Dessy berharap, rakor tersebut menjadi momentum untuk mengaktifkan kembali peran Satgas KTR. Dengan koordinasi lintas sektor yang lebih kuat, pengawasan dan penerapan aturan diharapkan tidak berhenti pada sosialisasi, tetapi berlanjut pada tindakan konkret.
Di sisi lain, Kapolresta Pangkalpinang, Kombes Pol Indra Wijatmiko menyatakan dukungannya terhadap penguatan gerakan KTR, khususnya dalam melindungi generasi muda dari paparan rokok. Menurutnya, pembatasan kawasan merokok merupakan salah satu langkah penting untuk mencegah semakin luasnya penggunaan rokok di kalangan remaja.
“Gerakan ini bagus sekali, terutama untuk mencegah penggunaan rokok terhadap remaja. Kalau kita biarkan bebas, anak-anak muda kita bisa semakin banyak menggunakan rokok,” kata Indra.
Selain rokok konvensional, Indra juga mengingatkan masyarakat agar mewaspadai potensi penyalahgunaan rokok elektrik atau vape sebagai media konsumsi narkotika. Ia menyebutkan, perkembangan produk tembakau dan rokok elektrik saat ini semakin beragam, mulai dari rokok biasa, vape, hingga IQOS.
Menurut Indra, cairan vape berpotensi disalahgunakan dengan mencampurkan zat terlarang. Produk tersebut bahkan dapat dikemas menggunakan aroma dan rasa buah sehingga berpotensi menyamarkan kandungan sebenarnya dan sulit dikenali masyarakat awam.
“Zaman sekarang pelaku narkoba sudah semakin pandai. Produk mereka bisa disalurkan melalui vape, sehingga penggunanya maupun masyarakat di sekelilingnya belum tentu mengetahui bahwa itu mengandung narkoba,” jelasnya.
Indra meminta orang tua dan masyarakat meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan vape, terutama di kalangan anak muda. Perlindungan generasi muda, lanjutnya, membutuhkan keterlibatan seluruh pihak, mulai dari keluarga, pemerintah, aparat keamanan, hingga lingkungan pendidikan.
Melalui penguatan gerakan KTR dan pengawasan terhadap produk rokok beserta turunannya, Pemerintah Kota Pangkalpinang diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Langkah tersebut sekaligus menjadi upaya melindungi anak-anak dan remaja dari paparan asap rokok serta potensi penyalahgunaan zat berbahaya. (*/tim)















