PANGKALPINANG, DAN – Sebanyak 32 keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Pangkalpinang menerima bantuan modal usaha sebesar Rp5 juta per orang melalui Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE) Kementerian Sosial (Kemensos) RI. Bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tersebut diharapkan mampu mendorong penerima mengembangkan usaha sekaligus mewujudkan kemandirian ekonomi.
Penyaluran bantuan berlangsung di Aula Kantor Dinas Sosial Kota Pangkalpinang, Selasa (17/11/2026), dihadiri Wakil Wali Kota Pangkalpinang Dessy Ayutrisna dan Kepala Dinas Sosial Kota Pangkalpinang Khotaman Barka.
Wakil Wali Kota Pangkalpinang, Dessy Ayutrisna mengatakan, program PPSE menyasar keluarga penerima PKH yang telah mendapatkan bantuan sosial selama lima tahun dan memiliki usaha produktif. Melalui tambahan modal tersebut, pemerintah berharap para penerima dapat meningkatkan kapasitas usaha hingga mampu mandiri secara ekonomi.
“Jadi diharapkan dengan bantuan ini para penerima bantuan itu bisa mandiri dan ada pendampingan maksimal selama satu tahun,” ujarnya.

Dessy menjelaskan, penerima bantuan akan mendapatkan pendampingan dari pendamping PKH selama satu tahun untuk memastikan usaha berkembang dan bantuan digunakan sesuai peruntukannya. Selama proses tersebut, penerima juga diarahkan agar mampu mengelola modal secara produktif, bukan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif sehari-hari.
Dessy merinci, dari 38 penerima yang telah disetujui, sebanyak empat orang sudah menerima bantuan melalui Kantor Pos, dua orang ditunda penyalurannya karena terindikasi terlibat judi online, sedangkan 32 orang menerima bantuan dalam kegiatan tersebut. Ia menegaskan, dana Rp5 juta yang diterima setiap KPM harus digunakan sepenuhnya untuk kepentingan pengembangan usaha. Penerima diharapkan dapat meningkatkan kapasitas produksi sehingga berdampak langsung terhadap peningkatan penjualan dan pendapatan.
Sebagai contoh, Dessy menyebut pelaku usaha minuman yang sebelumnya hanya mampu memproduksi 10 gelas diharapkan dapat meningkatkan jumlah produksinya setelah memperoleh tambahan modal. Dengan kapasitas produksi yang lebih besar, peluang peningkatan penjualan juga semakin terbuka.
“Uang ini dipergunakan sebaik-baiknya, dipergunakan untuk modal usaha, untuk mengembangkan usahanya. Misalnya tadi esnya cuma 10, nanti untuk produksinya lebih banyak lagi sehingga penjualan juga lebih banyak lagi,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Pangkalpinang, Khotaman Barka menjelaskan, dari sekitar 180 calon penerima yang diusulkan Pemkot Pangkalpinang, sebanyak 38 orang telah mendapatkan persetujuan pada tahap ini. Menurutnya, penerima program merupakan masyarakat yang telah menerima PKH lebih dari lima tahun, memiliki usaha kecil, serta menunjukkan keinginan kuat untuk meningkatkan taraf hidup dan mencapai kemandirian ekonomi.
Barka menilai program PPSE menjadi salah satu langkah pemerintah untuk mendorong keluarga penerima manfaat keluar dari ketergantungan terhadap bantuan sosial. Dengan dukungan modal usaha, penerima diharapkan mampu meningkatkan pendapatan sekaligus membuka kesempatan agar bantuan sosial dapat dialihkan kepada masyarakat lain yang masih membutuhkan. Dia juga mengungkapkan, Dinas Sosial telah menerima informasi mengenai 13 calon penerima tambahan yang masuk dalam tahap persetujuan berikutnya untuk mendapatkan program serupa.
Selain mendorong pengembangan usaha, Barka mengingatkan masyarakat agar menghindari aktivitas judi online, baik yang dilakukan oleh penerima bantuan maupun anggota keluarganya. Berdasarkan ketentuan pemerintah pusat, keluarga yang terindikasi terlibat judi online dapat dikenakan penangguhan hingga penghentian bantuan sosial, termasuk PKH.
Meski demikian, pemerintah tetap memberikan ruang sanggah bagi masyarakat yang merasa terdapat kekeliruan dalam proses pendeteksian oleh sistem. Hal ini menjadi kesempatan bagi keluarga penerima untuk menyampaikan klarifikasi apabila merasa tidak terlibat dalam aktivitas tersebut.
Barka turut mengajak masyarakat yang memiliki usaha kecil dan berkomitmen untuk mandiri agar berkoordinasi dengan pendamping PKH di tingkat kecamatan maupun kelurahan. Dengan demikian, masyarakat yang memenuhi kriteria dapat diusulkan sebagai calon penerima Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi pada tahap berikutnya. (*/tim)















