PANGKALPINANG, DAN – Pemerintah Kota Pangkalpinang berencana memperkuat regulasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) melalui revisi Peraturan Daerah (Perda). Salah satu poin penting dalam aturan baru tersebut adalah memasukkan rokok elektronik atau vape sebagai produk yang dikenai ketentuan larangan yang sama dengan rokok konvensional di kawasan tanpa rokok.
Rencana tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Pangkalpinang, Dessy Ayutrisna, dalam kegiatan advokasi penguatan implementasi Kawasan Tanpa Rokok bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan perwakilan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) di SRC Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Selasa (17/11/2026). Menurut Dessy, penguatan regulasi diperlukan mengingat penerapan Perda KTR yang sudah berlaku selama ini belum berjalan maksimal, terutama dalam aspek pengawasan dan penegakan aturan.
“Jadi kita itu sudah ada KTR, tetapi penegakannya belum maksimal. Di sinilah Kemenkes dan WHO memberikan advokasi kepada kita untuk penegakan dan pengawasan kawasan tanpa rokok,” ujarnya.
Dessy menjelaskan, terdapat tujuh kawasan yang menjadi sasaran penerapan KTR, yakni fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, serta tempat umum dan tempat lain yang telah ditetapkan sesuai ketentuan.
Selain memperluas cakupan pengaturan terhadap produk rokok, Pemkot Pangkalpinang juga berencana mempertegas sanksi bagi pihak yang melanggar ketentuan KTR. Jika dalam Perda sebelumnya pengaturan sanksi dinilai belum tegas, revisi mendatang akan mengakomodasi sanksi administratif berupa denda, baik bagi individu yang merokok di kawasan terlarang maupun penyelenggara dan pengelola tempat yang tidak menjalankan ketentuan tersebut.
“Rencananya kita akan membuat Perda baru yang mengakomodasi supaya vape itu disamakan dengan rokok. Jadi rokok dilarang, vape juga dilarang,” tegasnya.
Dessy juga menyoroti masih maraknya iklan produk rokok di sejumlah ruang publik di Pangkalpinang. Ia berharap ke depan pemasangan iklan rokok dapat dibatasi secara ketat, bahkan dihilangkan dari ruang publik, sebagaimana telah dilakukan sejumlah daerah lain.
“Kita berharap iklan-iklan rokok di tempat umum ini bisa dihilangkan. Karena di kota dan kabupaten lain sudah banyak yang meminimalkan, bahkan tidak ada lagi iklan rokok,” katanya.
Menurut Dessy, penguatan KTR bukan semata-mata bertujuan membatasi kebiasaan masyarakat yang merokok, melainkan memberikan perlindungan kepada masyarakat lain dari paparan asap rokok. Ia menegaskan setiap warga memiliki hak yang sama untuk menikmati lingkungan yang sehat tanpa harus menjadi perokok pasif.
“Merokok itu tidak boleh merugikan orang lain yang tidak merokok. Jadi semua punya hak untuk menikmati lingkungan yang sehat. Kita harus sama-sama saling menghargai,” ujarnya.
Perempuan dan anak-anak, lanjut Dessy, menjadi kelompok yang perlu mendapat perhatian khusus karena rentan terdampak paparan asap rokok di lingkungan sekitar. Terlebih, Pangkalpinang memiliki komitmen untuk mewujudkan kota ramah anak, sehingga penguatan KTR menjadi salah satu langkah pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sehat bagi generasi muda.
“Yang dirugikan dari aktivitas merokok ini kebanyakan perempuan dan anak. Kita juga punya komitmen sebagai kota ramah anak. Ini salah satu kontribusi pemerintah kota untuk memberikan perlindungan,” ungkapnya.
Sementara itu, perwakilan Kementerian Kesehatan menekankan bahwa penguatan Perda KTR di Pangkalpinang perlu diselaraskan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 sebagai aturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Sinkronisasi regulasi tersebut dinilai penting agar kebijakan pemerintah daerah memiliki landasan yang kuat dan sejalan dengan ketentuan nasional.
Dalam pemaparannya, Kemenkes turut menyampaikan data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 yang memperkirakan jumlah perokok aktif di Indonesia mencapai 70 juta orang. Tingginya paparan rokok pada kelompok usia muda juga menjadi perhatian, dengan proporsi perokok pada kelompok usia 15–19 tahun disebut mencapai 56,5 persen dan kelompok usia 10–14 tahun sebesar 18 persen.
Kondisi tersebut dinilai menjadi peringatan serius, termasuk bagi Pangkalpinang sebagai ibu kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menjadi salah satu pusat aktivitas ekonomi dan pendidikan. Karena itu, penguatan kebijakan KTR dinilai perlu dilakukan secara konsisten untuk mencegah paparan rokok sejak usia dini.
Selain pengawasan dan penegakan sanksi, Kemenkes juga menyoroti sejumlah aspek yang perlu diperbaiki dalam implementasi KTR di Pangkalpinang. Di antaranya kejelasan penyediaan area khusus merokok, pengaturan penggunaan rokok elektronik, serta pengendalian iklan, promosi, dan sponsor produk tembakau.
Kemenkes turut mendorong pemerintah daerah memperketat pengendalian iklan dan promosi rokok, terutama di sekitar fasilitas pendidikan dan tempat ibadah. Langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi paparan promosi produk tembakau terhadap anak-anak dan kelompok usia muda.
Melalui revisi Perda KTR, Pemerintah Kota Pangkalpinang diharapkan tidak hanya memperkuat aspek regulasi, tetapi juga memastikan pelaksanaan pengawasan dan penegakan aturan berjalan efektif. Dengan demikian, kawasan tanpa rokok benar-benar dapat berfungsi sebagai ruang publik yang sehat sekaligus memberikan perlindungan bagi perempuan, anak-anak, dan seluruh masyarakat dari paparan asap rokok maupun pengaruh promosi produk tembakau dan rokok elektronik. (*/tim)















