PANGKALPINANG, DAN – Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Babel) melakukan efisiensi belanja dalam Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga ruang fiskal daerah sekaligus memastikan anggaran tetap diarahkan pada program prioritas yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
Hal itu disampaikan Gubernur Babel, Hidayat Arsani saat menyampaikan Rancangan Perubahan KUA-PPAS 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Senin (10/8/2026). Rapat berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Babel dan dihadiri pimpinan serta anggota DPRD, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan instansi vertikal, serta kepala perangkat daerah di lingkungan Pemprov Babel.
Hidayat mengatakan, perubahan KUA-PPAS menjadi momentum untuk menyelaraskan kembali arah kebijakan pembangunan daerah dengan kondisi fiskal yang dihadapi pemerintah daerah. Penyesuaian tersebut dilakukan berdasarkan evaluasi capaian kinerja pada semester pertama 2026 serta perkembangan pendapatan dan belanja daerah.
Di sisi pendapatan, proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih menunjukkan tren positif. Kondisi itu didorong oleh optimalisasi penerimaan pajak serta penyesuaian retribusi daerah.
Pemprov Babel juga berupaya memperkuat penerimaan sekaligus memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan melalui program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Program yang berlaku mulai 1 Agustus hingga 31 Oktober 2026 tersebut mencakup pembebasan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), pembebasan denda Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) tahun sebelumnya, serta pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) II.
Sementara dari sisi belanja, pemerintah daerah mengambil sejumlah langkah efisiensi untuk menyesuaikan kemampuan fiskal. Efisiensi dilakukan melalui pengurangan perjalanan dinas, penerapan work from home (WFH), serta peninjauan kembali belanja barang dan jasa maupun program kerja yang belum terlaksana dan tidak masuk dalam skala prioritas.
Menurut Hidayat, efisiensi anggaran tidak dimaksudkan untuk mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sebaliknya, langkah tersebut diarahkan untuk memastikan belanja pemerintah lebih berkualitas sekaligus mengamankan ruang fiskal bagi program-program yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat.
Sejumlah sektor tetap menjadi prioritas dalam perubahan kebijakan anggaran 2026. Di antaranya peningkatan mutu sumber daya manusia, intervensi penurunan angka stunting, pengendalian inflasi melalui penguatan ketahanan pangan, pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), serta penambahan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.
Selain penyampaian perubahan KUA-PPAS, Rapat Paripurna DPRD Babel juga memuat agenda penyampaian usul pendapat DPRD terkait pemberhentian Wakil Gubernur Babel. Pemprov Babel menyatakan menghormati seluruh mekanisme konstitusional dan tahapan yang dijalankan DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Hidayat juga mengajak seluruh pihak menjaga kondusivitas serta memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif. Menurutnya, sinergi diperlukan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kepulauan Bangka Belitung tetap berjalan optimal di tengah penyesuaian fiskal daerah.
Melalui perubahan KUA-PPAS 2026, Pemprov Babel menegaskan komitmennya untuk menjaga efisiensi, meningkatkan kualitas belanja, dan mengarahkan ruang fiskal yang tersedia pada program-program prioritas. Kebijakan tersebut diharapkan dapat menjaga keberlanjutan pembangunan sekaligus memastikan manfaat anggaran tetap dirasakan masyarakat Kepulauan Bangka Belitung.
DPRD Babel Soroti Penyesuaian Postur Anggaran
Sejalan dengan langkah Pemprov Babel dalam melakukan penyesuaian belanja daerah, DPRD Babel memastikan akan mencermati secara menyeluruh perubahan postur anggaran dalam pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Babel, Edi Nasapta, usai Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Perubahan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (RKUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026, Senin (10/8/2026).
Edi mengatakan, pembahasan perubahan anggaran akan menjadi momentum bagi DPRD untuk melihat kembali kondisi keuangan daerah sekaligus memastikan adanya penyesuaian terhadap berbagai kebutuhan yang berkembang sepanjang tahun.
“Di situ kita akan memeriksa bagaimana postur anggaran akhir ini. Ini kan direncanakan di awal, nanti di akhir bagaimana penyesuaian-penyesuaiannya,” ujarnya.
Menurut Edi, perubahan APBD tidak hanya berkaitan dengan penyesuaian angka-angka dalam struktur anggaran, tetapi juga harus memastikan program dan kegiatan yang tetap mendapatkan alokasi anggaran memiliki manfaat yang jelas bagi masyarakat. Terlebih, kondisi fiskal daerah yang terbatas menuntut pemerintah daerah dan DPRD untuk semakin selektif dalam menentukan prioritas belanja.
Edi menegaskan DPRD Babel akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah, termasuk mengawal agar penggunaan anggaran tetap berada sesuai koridor yang telah ditetapkan.
“Insyaallah dari DPRD akan mengawal jalannya Pemerintah Provinsi ini dengan baik. Semoga pemerintah dan DPRD selalu solid bersama-sama,” katanya.
Edi berharap proses pembahasan perubahan anggaran dapat berjalan dengan komunikasi dan sinergi yang baik antara legislatif dan eksekutif. Dengan demikian, keterbatasan ruang fiskal yang dimiliki daerah tetap dapat diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendukung program-program yang menjadi prioritas.
“Anggaran yang tidak seberapa ini bisa dimaksimalkan benar-benar untuk memenuhi semua kebutuhan masyarakat,” tegasnya. (*/red)
