PANGKALPINANG, DAN – Ratusan mahasiswa Universitas Bangka Belitung (UBB) menggelar aksi unjuk rasa di depan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Rabu (6/5/2026). Dalam aksi tersebut, mahasiswa menuntut penguatan sektor pendidikan, peningkatan kesejahteraan buruh, serta evaluasi kebijakan ketenagakerjaan dan anggaran pendidikan di Babel.
Massa aksi yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UBB membawa sejumlah spanduk bertuliskan “Pendidikan Setara, Buruh Sejahtera” dan “Sejahterakan Guru”. Secara bergantian, perwakilan fakultas menyampaikan orasi sebagai bentuk solidaritas terhadap persoalan pendidikan dan ketenagakerjaan di daerah.
Perwakilan mahasiswa UBB, Randi, dalam orasinya menegaskan pentingnya perbaikan sistem pendidikan dan peningkatan kesejahteraan pekerja. Ia juga mengingatkan pemerintah agar tetap menjaga komitmen alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen sesuai amanat peraturan yang berlaku.
Mahasiswa turut menyoroti perlindungan tenaga kerja informal, pengawasan ketenagakerjaan, jaminan sosial, hingga kewajiban perusahaan menyerap tenaga kerja lokal. Selain itu, mereka meminta evaluasi terhadap implementasi Undang-Undang Cipta Kerja, sistem outsourcing, serta program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Aksi mahasiswa tersebut langsung mendapat respons dari Gubernur Babel, Hidayat Arsani. Ia mengapresiasi semangat mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi secara terbuka.
“Saya bangga atas semangat mahasiswa. Pendidikan itu tidak tawar-menawar. Saya tidak mau generasi kita tidak bisa sekolah, mereka harus sekolah. Bahkan saya sudah hibah lahan untuk pendidikan sebagai bentuk komitmen bersama dalam mendukung penguatan sektor pendidikan di Provinsi Kepulauan Babel,” jelasnya.
Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya mengatakan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti berbagai tuntutan yang disampaikan mahasiswa. Menurutnya, aspirasi mahasiswa merupakan bagian penting dari fungsi demokrasi.
“Aspirasi akan kami bahas. Saya sangat senang kalian menyampaikan aspirasi karena mahasiswa adalah perjuangan murni rakyat Indonesia dan pilar demokrasi penyambung suara rakyat,” ungkapnya.
Didit juga memaparkan sejumlah kebijakan yang telah dijalankan pemerintah daerah bersama gubernur terkait kesejahteraan tenaga kerja dan pendidikan. Ia menyebut gaji tenaga honorer kini telah disesuaikan menjadi Rp2,9 juta atau setara Upah Minimum Regional (UMR) Bangka Belitung.
Selain itu, ratusan guru nonformal atau “guru kancil” disebut telah menerima tambahan subsidi sebesar Rp2,4 juta di luar gaji pokok. Pemerintah daerah juga telah menghapus pungutan SPP bagi siswa SMA negeri di Bangka Belitung sejak Januari 2026.
“Sejak beliau menjabat, tidak ada lagi uang SPP untuk SMA di Bangka Belitung. Itu sudah dihapus sejak Januari,” ujar Didit.
Pemprov Babel, lanjut Didit, juga telah mengalokasikan program beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu dan mahasiswa berprestasi, baik yang kuliah di dalam maupun luar daerah. Pemerintah daerah turut menghibahkan lahan seluas 2,6 hektare untuk pengembangan kampus UBB.
Terkait isu ketenagakerjaan, DPRD Babel meminta Dinas Tenaga Kerja segera memanggil perusahaan terkait kasus pekerja yang meninggal dunia dan mengevaluasi jam kerja, khususnya bagi tenaga pengajar.
Sementara itu, tuntutan mahasiswa terkait evaluasi Undang-Undang Cipta Kerja dan IPWG akan diteruskan ke pemerintah pusat karena berada di luar kewenangan pemerintah daerah. DPRD Babel memastikan seluruh aspirasi mahasiswa akan dibahas secara bertahap bersama pihak terkait.
“Kami akan undang perwakilan mahasiswa untuk membahas satu per satu poin yang disampaikan, agar bisa kita tindaklanjuti secara konkret,” kata Didit.
Aksi unjuk rasa berlangsung aman dan tertib dengan pengawalan aparat kepolisian. Pertemuan antara mahasiswa dan pemerintah daerah ditutup dengan penandatanganan kesepakatan sebagai komitmen untuk menindaklanjuti aspirasi yang telah disampaikan. (*/tim)
