PANGKALPINANG, DAN – Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) terus menunjukkan tren peningkatan dan menjadi perhatian serius berbagai pihak. Hingga triwulan pertama 2026, sebanyak 115 kasus telah ditangani oleh kepolisian, menandakan eskalasi yang signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Peningkatan ini melanjutkan tren yang terjadi sejak beberapa tahun terakhir. Pada 2024 tercatat 299 kasus, kemudian naik menjadi 348 kasus pada 2025, sementara pada awal 2026 saja jumlah kasus sudah melampaui 30 persen dari total kasus tahun sebelumnya.
Data yang dihimpun juga menunjukkan bahwa mayoritas pelaku merupakan orang terdekat korban. Sebanyak 66 kasus melibatkan pacar, sedangkan 54 kasus lainnya melibatkan suami, mengindikasikan tingginya risiko kekerasan dalam relasi personal.
Menanggapi kondisi tersebut, Komisi IV DPRD Babel menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama dinas terkait dan pihak kepolisian sebagai langkah awal penanganan. Upaya ini difokuskan pada penguatan koordinasi lintas sektor guna menekan angka kekerasan yang terus meningkat. Ketua Komisi IV DPRD Babel, Heryawandi mengaku prihatin atas tren yang terjadi setiap tahun.
“Setiap tahun meningkat. Tahun 2024 di bawah 300 kasus, 2025 sudah tembus 300 lebih. Sekarang 2026, baru triwulan pertama sudah lebih dari 30 persen dari tahun lalu,” ujarnya.
Heryawandi menegaskan bahwa penanganan kasus tidak bisa dibebankan pada satu pihak saja. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta elemen masyarakat menjadi kunci utama dalam mengatasi persoalan ini.
“Hari ini bahkan sudah mengarah ke eksploitasi anak. Kita perlu koordinasi dan memperkuat peran masing-masing untuk mengatasi persoalan ini,” tegasnya.
Heryawandi juga menyebut bahwa RDP tidak akan berhenti pada satu pertemuan. DPRD Babel berkomitmen melakukan pengawasan secara berkelanjutan sekaligus mendorong lahirnya kebijakan yang lebih efektif dan menyentuh akar persoalan.
“Ini akan kita lakukan secara maraton. Termasuk mendorong kebijakan yang relevan, bahkan sampai ke sektor pendidikan dengan pendekatan kearifan lokal,” jelasnya.
Di sisi lain, keterbatasan anggaran diakui masih menjadi tantangan dalam penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak. Meski demikian, Heryawandi berharap upaya yang dilakukan tetap maksimal agar angka kasus tidak terus meningkat, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas.
“Dengan keterbatasan ini, kita berharap penanganan tetap maksimal dan kasus tidak terus meningkat, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas,” pungkasnya. (*/tim)
