BANGKA, DAN – Badan Keahlian DPR RI menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Universitas Bangka Belitung (UBB) guna memperkuat dukungan riset dan kajian akademik bagi fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPR RI. Penandatanganan dilaksanakan di Ruang Betason I, Kampus Terpadu Balunijuk, Bangka, Senin (23/2/2026), disertai Focus Group Discussion (FGD) membahas isu strategis pembangunan daerah kepulauan dan tata kelola sumber daya alam berkelanjutan.
Kepala Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI, Bayu Dwi Anggono menegaskan, kolaborasi dengan perguruan tinggi merupakan elemen penting dalam meningkatkan kualitas naskah akademik dan analisis kebijakan berbasis evidence-based policy. Menurutnya, perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam menjembatani kebijakan politik dengan kebijakan berbasis data.
“Hingga saat ini, Badan Keahlian DPR RI telah menjalin lebih dari 100 MoU dengan berbagai perguruan tinggi di dalam dan luar negeri. UBB, dengan tagline Unggul Membangun Peradaban, dinilai memiliki potensi riset yang dapat dimanfaatkan dalam penyusunan RUU maupun pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPR RI,” ujarnya.
Bayu menambahkan, setiap tahun Badan Keahlian DPR RI memanfaatkan ratusan luaran penelitian, termasuk hasil survei dan analisis berbasis data dari perguruan tinggi, untuk memperkuat proses pengambilan keputusan parlemen.
Wakil Rektor III Bidang Perencanaan, Sistem Informasi, dan Kerja Sama UBB, Hamsani menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada UBB dalam membangun sinergi kelembagaan.
“Kerja sama ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat kontribusi akademisi terhadap proses pembentukan kebijakan publik. UBB siap mendukung melalui riset, kajian ilmiah, serta penyediaan tenaga ahli sesuai kebutuhan,” ujarnya.
Kunjungan kerja tersebut turut dihadiri jajaran pimpinan fakultas, antara lain Dekan Fakultas Pertanian, Perikanan, dan Kelautan (FPPK) Riwan Kusmiadi, Dekan Fakultas Hukum (FH) Jeanne Darc Noviayanti Manik, Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK) Ismed Inonu, serta Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Bambang Trisula.
PKS di tingkat fakultas mencakup bidang penelitian, kajian legislasi, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, serta pelaksanaan kegiatan ilmiah lainnya.
FGD yang digelar menghadirkan dosen dan peneliti UBB bersama perwakilan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk membahas potensi dan tantangan pembangunan daerah kepulauan, tata kelola sumber daya alam berkelanjutan, serta penguatan perumusan kebijakan berbasis riset dan data ilmiah.
Melalui kerja sama ini, kedua institusi berharap terbangun sinergi berkelanjutan dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan yang komprehensif, kontekstual, dan berdampak nyata bagi pembangunan nasional maupun daerah. (*/ubb.ac.id)
