JAKARTA, DAN – PT PLN (Persero) memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat implementasi Program Listrik Desa (Lisdes) sebagai bagian dari upaya pemerataan akses listrik nasional. Langkah tersebut sejalan dengan arahan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang didukung alokasi anggaran sebesar Rp10,3 triliun pada tahap pertama tahun 2026.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam Alignment Forum Program Listrik Desa yang digelar pada Senin (13/7/2026). Forum ini mempertemukan pemerintah sebagai regulator, Kejaksaan, pemerintah daerah, pelaku industri, akademisi, asosiasi, hingga mitra kerja PLN guna menyelaraskan langkah, memperkuat tata kelola, serta mempercepat pelaksanaan Program Listrik Desa di berbagai wilayah Indonesia.
Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Tri Winarno menegaskan, validasi data menjadi kunci utama agar program berjalan tepat sasaran. Pemerintah juga memastikan pelaksanaan anggaran Rp10,3 triliun akan dikawal bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Kejaksaan untuk menjamin akuntabilitas.
“Validasi data menjadi langkah penting agar tidak ada lagi wilayah yang tertinggal dalam memperoleh akses listrik. Kami ingin memastikan seluruh lokasi yang memang membutuhkan listrik dapat teridentifikasi dengan baik sehingga pelaksanaan Program Listrik Desa benar-benar tepat sasaran dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo mengatakan, pemerataan akses listrik tidak boleh berhenti sebagai komitmen maupun target semata. Menurutnya, penyediaan listrik harus diwujudkan melalui langkah nyata agar seluruh masyarakat Indonesia memperoleh akses energi yang andal dan merata. Darmawan juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia atas dukungan terhadap percepatan Program Listrik Desa.
“Kami mengapresiasi Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto dan Menteri ESDM Bapak Bahlil Lahadalia. Arahan beliau jelas, yaitu mewujudkan sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Ini bukan sekadar komitmen, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata,” katanya.
Darmawan menambahkan, Program Listrik Desa tidak hanya berorientasi pada pembangunan jaringan listrik, tetapi juga menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas hidup masyarakat, serta penguatan ketahanan energi nasional. Oleh karena itu, keberhasilan program membutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan.
Kemudian, Direktur Pembinaan Ketenagalistrikan Strategis Kementerian ESDM, Andriah Feby Misna menjelaskan, pemerintah bersama PLN telah menyusun roadmap Program Listrik Desa yang terintegrasi dengan Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL). Integrasi tersebut diharapkan mampu mempercepat pemerataan akses listrik sekaligus membantu masyarakat kurang mampu memperoleh sambungan listrik.
“Kami sudah menyusun roadmap Program Listrik Desa yang dikombinasikan dengan Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL). Pemerintah bertugas membantu masyarakat yang kurang mampu agar dapat tersambung ke jaringan listrik,” ujarnya.
Implementasi Program Listrik Desa menunjukkan perkembangan yang positif. Hingga April 2026, PLN telah merealisasikan penyediaan akses listrik melalui pendanaan APBN di 1.403 lokasi yang melayani 40.724 rumah tangga. Sementara hingga akhir tahun 2026, pemerintah bersama PLN menargetkan perluasan program di 2.792 lokasi dengan potensi menjangkau 137.266 calon pelanggan di berbagai daerah.
Program tersebut juga mendapat apresiasi dari Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, yang menyebut jumlah desa belum berlistrik di wilayahnya berhasil ditekan dari sekitar 70 desa pada awal 2025 menjadi 43 desa pada 2026.
“Kami berharap penyelesaian desa yang menjadi carry over tahun 2025 maupun tambahan Program Lisdes 2026 dapat segera dituntaskan sehingga seluruh desa yang tersisa memperoleh akses listrik. Kami mengapresiasi dukungan PLN,” ujarnya.
Dukungan serupa disampaikan Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid. Ia menegaskan kesiapan pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur kelistrikan melalui kemudahan perizinan serta koordinasi yang erat dengan PLN.
“Kami siap mendukung percepatan pembangunan kelistrikan di Sulawesi Tengah. Jika ada kendala di lapangan, segera sampaikan kepada pemerintah daerah. Listrik merupakan fondasi penting bagi investasi, pelayanan masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi,” katanya. (*/red)
