PANGKALPINANG, DAN – Pemerintah Kota Pangkalpinang menyiapkan sejumlah opsi strategis untuk pengembangan Pelabuhan Pangkalbalam yang saat ini terkendala status lahan Bangun Guna Serah (BGS). Isu tersebut menjadi pembahasan utama dalam audiensi Wali Kota Pangkalpinang, Prof. Saparudin, bersama Komisi III DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Selasa (10/2/2026), di Rumah Dinas Wali Kota Pangkalpinang.
Dalam audiensi tersebut, Prof. Saparudin menegaskan bahwa Pelabuhan Pangkalbalam memiliki peran strategis dalam pengembangan kawasan timur Kota Pangkalpinang. Kawasan tersebut dirancang terintegrasi dengan kawasan industri serta sistem transportasi wilayah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
“Pengembangan kawasan timur tidak hanya pelabuhan, tetapi juga kawasan industri yang telah masuk dalam RPJMN,” ujarnya.
Prof. Saparudin menjelaskan, pengembangan pelabuhan saat ini menghadapi kendala serius karena status lahan eksisting masih berada dalam skema BGS dengan pihak ketiga hingga tahun 2041–2042. Kondisi tersebut membuat pemerintah kota tidak memiliki kewenangan membangun pelabuhan umum baru di lokasi yang sama.
“Karena lahannya masih BGS, pemerintah kota harus menyiapkan alternatif pengembangan pelabuhan,” tegasnya.
Sebagai langkah strategis, Pemerintah Kota Pangkalpinang menyiapkan dua opsi pengembangan. Opsi pertama adalah membuka pembicaraan dengan pemegang BGS terkait pemanfaatan lahan seluas sekitar 23 hektare, sementara opsi kedua adalah pembangunan daratan baru melalui reklamasi yang disertai pengerukan alur pelayaran. Menurut Prof. Saparudin, kondisi alur pelayaran saat ini mengalami pendangkalan di sejumlah titik.
“Pendangkalan alur pelayaran kita di beberapa titik hanya 1,5 sampai 2 meter, sementara pelabuhan utama membutuhkan kedalaman 8 meter dan lahan minimal 50 hektare,” jelasnya.
Pengembangan Pelabuhan Pangkalbalam juga akan didukung pembangunan Outer Ring Road Kota Pangkalpinang. Infrastruktur tersebut dirancang menghubungkan kawasan pelabuhan dengan Lintas Timur, Bangka Barat, serta pusat kota guna memperlancar arus logistik dan mengurangi beban lalu lintas di kawasan kota lama.
Audiensi ini menjadi bagian dari upaya sinergi antara Pemerintah Kota Pangkalpinang dan DPRD Babel. Sinergi tersebut diharapkan mampu mendorong percepatan pengembangan Pelabuhan Pangkalbalam sebagai salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Taufik Rizani menegaskan bahwa Pelabuhan Pangkalbalam memiliki peran strategis sebagai pintu gerbang perekonomian daerah. Menurutnya, keberadaan dan pengembangan pelabuhan akan berdampak langsung terhadap peningkatan aktivitas logistik dan perdagangan di Bangka Belitung.
“Pelabuhan ini adalah pintu gerbang ekonomi. Kalau pelabuhan berkembang, maka pergerakan ekonomi juga akan meningkat. Karena itu, pengembangannya harus dilakukan secara komprehensif dan melibatkan semua pihak,” tegasnya. (*/tim)
