PANGKALPINANG, DAN – Pemerintah Kota Pangkalpinang mulai menegaskan langkah penataan Pasar Ratu Tunggal sebagai upaya menciptakan pasar yang lebih tertib, bersih, dan nyaman. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Wali Kota Pangkalpinang, Prof. Saparudin, saat menghadiri kegiatan Gotong Royong Akbar di Pasar Ratu Tunggal, Sabtu (7/2/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Wali Kota yang didampingi Wakil Wali Kota Pangkalpinang, Dessy Ayutrisna bersama jajaran OPD tidak hanya melakukan gotong royong, tetapi juga berkeliling pasar untuk melihat langsung kondisi lapangan. Dari hasil peninjauan, Prof. Saparudin menilai masih banyak area pasar yang belum tertata dengan baik, khususnya terkait penempatan pedagang.
“Pasar ini besar, tapi masih sangat belum tertata rapi. Tadi sambil gotong royong, kami keliling melihat langsung kondisi pasar, dan memang perlu segera dilakukan penataan,” ujarnya.
Wali Kota menjelaskan, Pemkot akan memulai penataan dengan menertibkan pedagang sesuai zonasi yang telah disediakan. Pedagang ayam, ikan, dan daging diminta berjualan di lokasi yang telah ditetapkan.
“Yang jual ayam sebetulnya sudah ada tempatnya, begitu juga yang jual ikan dan daging. Kita akan buat surat edaran, imbauan terlebih dahulu agar pedagang masuk ke tempatnya masing-masing,” tegasnya.
Menurut Prof. Saparudin, selama ini masih banyak pedagang ayam dan ikan yang berjualan meluas hingga ke luar area yang semestinya. Ke depan, seluruh pedagang diwajibkan masuk ke dalam area pasar sesuai peruntukan.
Untuk mendukung kebijakan tersebut, Pemkot Pangkalpinang akan memberikan relaksasi retribusi kepada pedagang sebagai bentuk keringanan di tahap awal penataan. Prof. Saparudin menambahkan, besaran sewa lapak yang mencapai sekitar Rp1 juta per petak menjadi salah satu pertimbangan pemerintah untuk memberikan relaksasi agar pedagang tidak merasa terbebani.
“Kita beri relaksasi biaya dulu. Mereka masuk dulu, nanti retribusinya kita kaji. Kita paham kondisi ekonomi pasca-Covid kemarin memang belum sepenuhnya pulih,” jelasnya.
Selain penataan lapak, Pemkot juga akan melakukan pembenahan infrastruktur pendukung pasar. Salah satunya dengan merobohkan bangunan kosong di depan pasar ikan yang selama ini menutup akses dan mengganggu aktivitas pasar.
“Bangunan itu milik provinsi tapi lahannya milik kita, dan sudah diserahkan oleh Pak Gubernur. Karena posisinya menutup pasar ikan, bangunan tersebut akan kita robohkan. Setelah itu, semua pedagang ikan wajib masuk ke dalam,” katanya.
Tak hanya itu, keluhan pedagang terkait kondisi jalan rusak di area pasar juga langsung ditindaklanjuti. Prof. Saparudin memastikan Dinas Pekerjaan Umum akan segera melakukan survei dan pengaspalan.
“Tadi saya sudah minta PU, hari Senin langsung survei dan segera dilakukan pengaspalan,” pungkasnya. (tim)
