JAKARTA, DAN – Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Babel) mengawali tahun 2026 dengan capaian membanggakan di tingkat nasional. Di bawah kepemimpinan Gubernur Hidayat Arsani, Pemprov Babel berhasil naik kelas dan meraih Predikat Madya pada Universal Health Coverage (UHC) Award 2026, meningkat dari kategori pertama pencapaian UHC.
Penghargaan ini menjadi penegasan komitmen Pemprov Babel dalam menjadikan sektor kesehatan sebagai program prioritas daerah. Capaian tersebut sekaligus menunjukkan keberpihakan pembangunan daerah terhadap pelayanan kesehatan yang adil, merata, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.
Penghargaan UHC Award 2026 diterima Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Babel, Fery Afriyanto mewakili Gubernur Babel, Hidayat Arsani. Penyerahan penghargaan berlangsung dalam rangkaian Deklarasi dan Pencanangan UHC yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) di Ballroom JIExpo Kemayoran, Jakarta, Selasa (27/1/2026).
Kegiatan nasional tersebut secara resmi dibuka oleh Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, dan dihadiri perwakilan dari 31 provinsi serta 397 pemerintah kabupaten/kota se-Indonesia. Pj Sekda Babel Fery Afriyanto hadir didampingi Kepala Dinas Kesehatan Pemprov Babel, dr. Ria Agustine.
Gubernur Babel, Hidayat Arsani menegaskan bahwa capaian ini merupakan buah dari kebijakan yang sejak awal menempatkan jaminan kesehatan masyarakat sebagai prioritas utama pembangunan daerah.
“Kesehatan adalah fondasi utama pembangunan daerah. Sejak awal, saya menegaskan bahwa UHC dan JKN merupakan program prioritas Pemprov Babel, karena negara dan pemerintah daerah wajib hadir memastikan masyarakat mendapatkan akses layanan kesehatan yang adil, merata, dan berkualitas,” tegasnya.
Gubernur menambahkan, keberhasilan Pemprov Babel naik kelas ke kategori Madya menjadi bukti bahwa arah kebijakan yang konsisten, didukung kolaborasi lintas sektor serta pemerintah kabupaten/kota, mampu menghadirkan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Pj Sekda Babel Fery Afriyanto menyampaikan bahwa penghargaan ini merupakan hasil kerja keras dan sinergi seluruh pihak, mulai dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, perangkat daerah, hingga para mitra strategis.
“Penghargaan ini menjadi bukti nyata komitmen Pemprov Babel di bawah kepemimpinan Gubernur Hidayat Arsani dalam memastikan masyarakat Babel terlindungi melalui jaminan kesehatan yang berkelanjutan,” ujarnya.
Ke depan, Pemprov Babel berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Upaya tersebut dilakukan melalui perluasan cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) serta penguatan keberlanjutan pembiayaan sebagai bagian dari strategi pembangunan sumber daya manusia.
Hal senada disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Pemprov Babel, dr. Ria Agustine, yang menegaskan dukungan penuh jajarannya terhadap kebijakan Gubernur. Dukungan tersebut diwujudkan melalui penyediaan anggaran daerah untuk menjamin masyarakat kurang mampu yang belum tercover sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari APBN.
“Ini merupakan bentuk nyata sinergi Pemprov Babel bersama pemerintah kabupaten/kota, tidak hanya dari sisi anggaran, tetapi juga penyediaan fasilitas dan tenaga kesehatan yang memadai,” jelasnya.
Apresiasi juga disampaikan Kepala BPJS Kesehatan Pangkalpinang, Aswalmi Gusmita, atas capaian Pemprov Babel dalam meningkatkan kepesertaan aktif JKN. Ia menyebut tingkat keaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan di Babel telah melampaui 83 persen.
“Alhamdulillah, keaktifan kepesertaan di Babel di atas 83 persen. Mudah-mudahan ini menjadi bahan evaluasi bagi seluruh jajaran kepala daerah kabupaten/kota agar bersama-sama di tingkat provinsi dapat mempertahankan bahkan meningkatkan keaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan di wilayah masing-masing,” ujarnya.
Sebelumnya, dalam sambutannya, Menko PM Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa program UHC dan JKN merupakan bentuk nyata keberpihakan negara kepada masyarakat, khususnya kelompok rentan. Program tersebut bertujuan memastikan masyarakat dapat hidup sehat tanpa terbebani biaya layanan kesehatan.
Menurutnya, setelah berjalan lebih dari satu dekade, program JKN terbukti menjadi instrumen proteksi sosial yang efektif. Selain meningkatkan derajat kesehatan, JKN juga mendorong produktivitas masyarakat dan memperkuat kesejahteraan ekonomi.
Atas capaian tersebut, pemerintah pusat memberikan apresiasi tinggi kepada pemerintah daerah yang konsisten mendukung UHC melalui pembiayaan PBI. Dukungan tersebut dinilai sebagai investasi strategis sekaligus bantalan ekonomi bagi masyarakat. (*/red)
