JAKARTA, DAN – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia memberikan respons positif terhadap usulan peningkatan infrastruktur yang disampaikan Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang. Namun, PUPR meminta Pemkot segera melengkapi seluruh persyaratan administrasi dan teknis sesuai regulasi yang berlaku agar usulan tersebut dapat diproses lebih lanjut dalam pembahasan APBN Tahun Anggaran 2026.
Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, Roy Rizali Anwar menerima paparan awal dan usulan peningkatan infrastruktur dari Pemkot Pangkalpinang sebagai bagian dari proses sinkronisasi program pusat dan daerah. Setelah persyaratan terpenuhi, Kementerian PUPR memastikan usulan tersebut akan dikawal sesuai mekanisme perencanaan dan penganggaran nasional.
Tanggapan positif tersebut menjadi sinyal baik bagi Pemkot Pangkalpinang. Sebelumnya, Wali Kota Pangkalpinang Prof. Saparudin memaparkan kondisi eksisting infrastruktur, kebutuhan prioritas pembangunan, serta urgensi dukungan pemerintah pusat. Paparan tersebut menekankan pentingnya percepatan pembangunan untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan konektivitas wilayah.
“Upaya ini kami lakukan semata-mata untuk mendorong kemajuan Kota Pangkalpinang. Pemerintah kota berkomitmen untuk meneruskan amanat RPJMN dan memastikan program pembangunan daerah sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional,” ujar Saparudin, Rabu (17/12/2025).
Wali Kota yang akrab disapa Prof. Udin itu menjelaskan, pertemuan dengan Kementerian PUPR merupakan bagian dari proses sinkronisasi pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah. Sinkronisasi tersebut diarahkan agar program infrastruktur nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Asta Cita Presiden Republik Indonesia dapat diimplementasikan secara efektif di daerah.
Menurut Prof. Udin, kebutuhan infrastruktur di Kota Pangkalpinang memerlukan dukungan lintas sektor, khususnya dari pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR. Dukungan tersebut dinilai krusial untuk mendorong peningkatan kualitas layanan publik sekaligus memperkuat konektivitas antarwilayah.
Melalui koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Pemkot Pangkalpinang berharap program peningkatan infrastruktur dapat terwujud secara optimal. Hal ini diharapkan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
“Kota Pangkalpinang sangat membutuhkan dukungan infrastruktur dari Pemerintah Pusat. Kami berharap usulan ini dapat menjadi bahan pertimbangan yang serius dan nantinya dapat diaplikasikan secara nyata di daerah,” pungkasnya.
Dalam paparan usulan tersebut, Wali Kota Pangkalpinang turut didampingi Ketua DPRD Kota Pangkalpinang Abang Hertza serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Pangkalpinang, M. Agus Salim. (*/red)
