PANGKALPINANG, DAN – Realisasi belanja Pemkot Pangkalpinang hingga Desember 2025 baru mencapai 65 persen, menjadi perhatian utama Wali Kota Prof. Saparudin dalam pertemuan dengan Kantor Wilayah DJPb Provinsi Bangka Belitung (Babel), Selasa (9/12/2025). Pertemuan ini membahas langkah-langkah percepatan serapan anggaran sekaligus persiapan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2026.
Wali Kota menekankan bahwa meski pendapatan daerah berada di atas 80 persen, lambatnya realisasi belanja dapat memengaruhi penyusunan RPD.
“Kami sudah memperhatikan pendapatan daerah sejak awal menjabat karena berkaitan dengan penyusunan RPD 2026. Realisasi pendapatan memang cukup baik, berada di atas 80 persen, kecuali pada pos belanja daerah. Hal ini yang menjadi perhatian kami saat pembahasan RPD dengan DPRD,” ujanya.
Dalam proses pengesahan KUA-PPAS, Pemkot mengusulkan revisi proyeksi beberapa pos pendapatan seperti pajak daerah, retribusi, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah agar lebih realistis. Salah satu langkah penyesuaian adalah pemotongan TPP sebesar 20 persen yang telah disepakati DPRD.
Untuk mendorong percepatan belanja, Wali Kota memerintahkan Sekda menggelar rapat evaluasi rutin setiap bulan bersama OPD, camat, dan lurah. Rapat bertujuan mengevaluasi serapan anggaran dan mengidentifikasi kendala pelaksanaan kegiatan.
“Kami ingin melihat langsung kendala apa yang mereka alami dalam pelaksanaan kegiatan. Ini menjadi konsen kami di Pemkot Pangkalpinang,” tegasnya.
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Babel, Syukriah menyebut, sebagian besar penyaluran dana dari kas negara ke kas daerah telah 100 persen, tetapi realisasi belanja daerah masih rendah.
“Ini menjadi perhatian kita bersama. Bisa jadi data yang kami terima belum ter-update atau memang dari pemerintah daerah belum memperbarui laporan. Ini PR yang harus dituntaskan,” ujarnya.
Evaluasi capaian 2025 menjadi dasar perbaikan pelaksanaan belanja dan program strategis Pemkot 2026, termasuk program ASTACITA.
“Program-program pemerintah, termasuk ASTACITA, tetap bisa dijalankan. Hanya saja perlu penyesuaian agar kondisi keuangan daerah tetap stabil,” tambah Syukriah.
Pertemuan ini diharapkan memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat serta meningkatkan tata kelola keuangan demi keberlanjutan pembangunan Kota Pangkalpinang. (*/red)
