PANGKALPINANG, DAN – Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Babel) menaruh harapan besar agar rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) Tata Kelola dan Tata Niaga Timah dapat menjadi pijakan perbaikan yang nyata bagi masyarakat. Hal ini disampaikan Pj Sekda Babel, Fery Afriyanto, saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Babel, Senin (15/9/2025).
“Kami sangat mengharapkan rekomendasi yang dihasilkan dari panitia khusus tentang tata kelola dan tata niaga timah di wilayah Provinsi Kepulauan Babel,” ujar Fery yang hadir mewakili Gubernur Babel, Hidayat Arsani.
Fery menegaskan, langkah tersebut penting karena provinsi ini belum bisa lepas dari ketergantungan terhadap hasil tambang timah.
Rapat Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Babel, Eddy Iskandar, menjadi forum bagi Pansus menyampaikan hasil kerja mereka. Rekomendasi tersebut disusun sebagai jawaban atas permasalahan tata kelola timah dan berbagai tuntutan masyarakat di sejumlah daerah.
Ketua Pansus Tata Kelola dan Tata Niaga Timah, Taufik Rizani mengatakan, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan kementerian, lembaga, hingga instansi terkait. Menurutnya, kolaborasi ini penting agar rekomendasi yang dihasilkan bisa langsung menyentuh kepentingan masyarakat Babel.
“Kita sudah melakukan beberapa koordinasi dengan kementerian, lembaga, dan instansi-instansi terkait tentang bagaimana masalah tentang tata kelola tersebut,” katanya.
Taufik juga berharap rekomendasi ini dapat meredakan konflik kepentingan yang selama ini terjadi, baik antara masyarakat dengan perusahaan maupun nelayan dengan penambang. (*/red)
