BANGKA TENGAH, DAN – Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Hidayat Arsani menyatakan dukungan penuh terhadap program nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) yang diinisiasi oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Program ini dinilai sebagai langkah konkret memperkuat ekonomi masyarakat dari tingkat desa.
Dukungan tersebut ditunjukkan Gubernur Hidayat dengan menghadiri secara virtual peluncuran 80.000 kelembagaan Kopdes Merah Putih dan Koperasi Percontohan se-Indonesia, melalui Zoom Meeting dari Saung Pelangi Sawah, Desa Namang, Kabupaten Bangka Tengah, Senin (21/7/2025).
“Kita sangat mendukung program Pak Presiden. Ini adalah langkah nyata untuk memperkuat ekonomi masyarakat di tingkat desa. Tujuannya jelas, yakni meningkatkan kesejahteraan rakyat,” tegas Gubernur Babel,= Hidayat.
Pemprov Babel, kata dia, siap mendorong percepatan pembentukan Kopdes Merah Putih di seluruh desa yang ada di wilayahnya. Komitmen tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat struktur ekonomi dari akar rumput dan membangun kemandirian desa.
Peluncuran nasional kelembagaan Kopdes Merah Putih dipusatkan di Desa Klaten, Jawa Tengah, bertepatan dengan peringatan Hari Koperasi Nasional ke-78. Presiden Prabowo secara langsung memimpin acara tersebut dan menyampaikan pidato penting terkait peran koperasi dalam pembangunan nasional.
Dalam pidatonya, Presiden menekankan bahwa koperasi adalah salah satu pilar utama dalam program Asta Cita pemerintah. Ia menyebut koperasi harus menjadi kekuatan ekonomi rakyat yang tumbuh dan berkembang dari desa.
Presiden Prabowo juga mengapresiasi seluruh Tim Satgas Kopdes Merah Putih lintas kementerian yang telah bekerja keras menyukseskan program strategis tersebut. Ia berharap kehadiran koperasi ini dapat menjadi tonggak baru dalam memperkuat ekonomi kerakyatan secara berkelanjutan.
Turut hadir dalam kegiatan peluncuran virtual tersebut antara lain Bupati Bangka Tengah Algafry Rahman, perwakilan Kementerian Koperasi dan UKM Cecep Setiawan, serta sejumlah pejabat daerah dan stakeholder terkait lainnya. (*/red)
