PANGKALPINANG, DAN – Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang mencatatkan capaian positif dalam pengendalian inflasi dan pembangunan sektor perumahan. Dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri RI secara daring, Senin (14/7/2025), terungkap bahwa inflasi Kota Pangkalpinang per Juni 2025 hanya sebesar 0,96 persen secara year-on-year, termasuk salah satu yang terendah secara nasional.
Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdako Pangkalpinang, Juhaini mewakili Pj Wali Kota dalam rapat tersebut. Ia menyebutkan bahwa inflasi month-to-month di Pangkalpinang hanya sebesar 0,02 persen, jauh di bawah rata-rata nasional. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang utama inflasi dengan kontribusi sebesar 0,68 persen.
“Strategi pengendalian inflasi kami mengacu pada prinsip 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif,” jelas Juhaini kepada wartawan usai rapat yang diikuti dari Smart Room Center (SRC) Kantor Wali Kota Pangkalpinang.
Pemkot Pangkalpinang juga telah melaksanakan berbagai langkah konkret, di antaranya gerakan pangan murah pada 4 Juli 2025, pemantauan harga di Pasar Ratu Tunggal dan Pasar Kampung Melayu, serta distribusi cadangan pangan nasional berupa 14,8 ton beras untuk 7.406 kepala keluarga di tujuh kecamatan selama dua bulan.
Selain itu, bantuan sarana produksi pertanian juga digulirkan. Di antaranya penyaluran benih dan bantuan untuk 30 Kelompok Wanita Tani (KWT) serta subsidi pupuk kepada pengecer di wilayah Tuatunu, yang meliputi 5,186 ton urea, 13,2 ton NPK, dan 5,3 ton pupuk organik.
Rapat koordinasi tersebut juga membahas perkembangan program nasional pembangunan 3 juta rumah. Menurut Juhaini, Pangkalpinang telah memiliki data dan progres signifikan di sektor perumahan. Hingga Desember 2024, tercatat 345 lokasi perumahan terdiri dari 301 lokasi subsidi, 30 lokasi komersil, 4 gabungan, dan 10 lokasi rumah dinas atau milik pemerintah.
Dari sisi jumlah unit, sebanyak 21.631 unit rumah tercatat dalam site plan, 16.294 unit telah dibangun, dan 14.061 unit di antaranya sudah dihuni. Sementara total rumah yang ada di Kota Pangkalpinang mencapai 49.414 unit, dengan 48.075 unit tergolong layak huni. Adapun rumah tidak layak huni (RTLH) tercatat sebanyak 1.339 unit, termasuk 59 unit yang berada di kawasan kumuh.
“Backlog kepemilikan rumah mencapai 12.316 unit dan backlog penghuni sebanyak 6.538 unit. Namun, akses terhadap rumah layak huni sudah mencapai 97,29 persen,” ungkap Juhaini.
Ia menambahkan, sepanjang tahun 2024 telah direalisasikan pembangunan 345 unit rumah. Fokus Pemkot saat ini adalah mempercepat perbaikan terhadap 1.339 unit RTLH dan menurunkan angka backlog kepemilikan serta hunian. Program pembangunan rumah ke depan akan disinergikan dengan target nasional, terutama untuk wilayah pesisir, kelurahan, dan desa.
“Pangkalpinang menjadi salah satu kota yang dinilai aktif dan progresif dalam pelaksanaan program perumahan nasional,” pungkasnya. (tim)
