PANGKALPINANG, DAN – Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Hidayat Arsani menyatakan akan mengambil langkah tegas menyusul keluhan masyarakat terkait sulitnya memperoleh solar bersubsidi. Dalam Rapat Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) yang digelar di Ruang Pasir Padi, Kantor Gubernur Babel, Senin (30/6/2025), ia menegaskan akan mengevaluasi kerja sama dengan BRI serta mengaktifkan satuan tugas (satgas) untuk menangani praktik premanisme di lapangan.
Rapat tersebut dihadiri puluhan pelaku usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) se-Pulau Bangka, serta perwakilan mitra Pemerintah Provinsi Babel seperti Pertamina, BPH Migas, Hiswana Migas, dan BRI. Gubernur Hidayat menyebutkan, rakor ini merupakan respons langsung terhadap keluhan masyarakat yang ia terima melalui berbagai saluran, mulai dari media sosial hingga kunjungan kerja ke desa-desa.
“Ada tiga keluhan utama yang sering saya dengar dari masyarakat: sulitnya mendapatkan solar subsidi, sistem BRIZI yang kerap merugikan, dan premanisme di SPBU. Saya tidak ingin ambil keputusan sepihak, maka semua pihak saya undang untuk duduk bersama,” ujar Hidayat.
Dalam rapat, sejumlah perwakilan SPBU mengungkapkan kendala teknis terkait penggunaan kartu BRIZI fuel card dari BRI. Masalah yang sering muncul antara lain proses pembayaran yang lambat akibat gangguan jaringan, kuota terpotong meski saldo mencukupi, hingga hilangnya saldo secara tiba-tiba.
“Kartu BRIZI sering error saat transaksi. Ada saldo, tapi kuota tidak tersedia, atau sebaliknya. Hal ini sangat mengganggu pelayanan di lapangan,” ungkap salah satu pengelola SPBU.
Sementara itu, pihak Pertamina menilai program fuel card yang telah dijalankan sejak 2019 tetap membawa manfaat, meskipun sejak 2024 juga telah diluncurkan program nasional “Tepat Subsidi”. Pertamina menegaskan komitmennya mendukung kebijakan Pemprov Babel dalam upaya menyalurkan BBM subsidi secara tepat sasaran.
Gubernur menyatakan akan segera mengambil langkah konkret setelah mendengarkan semua masukan. Selain mengevaluasi kerja sama dengan BRI, Pemprov juga akan mengaktifkan satgas untuk memberantas aksi premanisme di sekitar SPBU.
“Saya sebagai pemimpin harus mendengar aspirasi dari bawah. Saya minta waktu tiga hari untuk merumuskan keputusan terbaik, yang adil bagi masyarakat, pemerintah, pelaku usaha, dan mitra penyedia BBM,” pungkasnya.
Rakor ini diharapkan menjadi titik balik dalam memperbaiki sistem penyaluran BBM subsidi di Bangka Belitung, sekaligus menjawab keresahan masyarakat yang telah berlangsung cukup lama. (*/red)
