BelitungDaerahPangkalpinang

Wagub Hellyana Serap Aspirasi Kades Belitung-Belitung Timur, Prioritaskan Pengelolaan Aset untuk Koperasi Desa

×

Wagub Hellyana Serap Aspirasi Kades Belitung-Belitung Timur, Prioritaskan Pengelolaan Aset untuk Koperasi Desa

Sebarkan artikel ini

PANGKALPINANG, DAN – Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Wagub Babel), Hellyana mendorong pemanfaatan aset provinsi yang mangkrak di desa-desa agar dapat dikelola menjadi Koperasi Merah Putih. Hal ini disampaikannya saat menerima audiensi para kepala desa dari Kabupaten Belitung dan Belitung Timur di Rumah Dinas Wakil Gubernur, Senin (17/6/2025).

Menurut Hellyana, aset-aset yang tidak termanfaatkan secara optimal selama ini bisa dijadikan potensi ekonomi baru jika dikelola oleh masyarakat melalui skema koperasi desa. Ia menyatakan bahwa pemerintah provinsi siap memberikan dukungan atas inisiatif yang disampaikan oleh para kepala desa dalam pertemuan tersebut.

“Isu pertambangan, sektor sawit, hingga aset provinsi yang ada di desa, itu bisa kita dorong pemanfaatannya lewat Koperasi Merah Putih,” ujarnya.

Pertemuan itu turut dihadiri oleh Bupati Belitung, Djoni Alamsyah serta sejumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari kedua kabupaten. Selain bersilaturahmi, kegiatan ini menjadi forum diskusi terbuka mengenai berbagai tantangan dan peluang pembangunan desa, terutama dalam hal pengelolaan aset dan peningkatan ekonomi lokal.

Hellyana menegaskan bahwa masukan yang diterimanya akan segera ditindaklanjuti bersama bagian aset pemerintah provinsi. Ia mengakui pentingnya keberpihakan kebijakan terhadap desa agar program-program pusat yang diturunkan ke daerah benar-benar terasa manfaatnya hingga ke lapisan terbawah masyarakat.

“Aset yang selama ini terbengkalai sangat disayangkan. Kalau bisa dikelola desa dan menghasilkan, itu akan sangat membantu meningkatkan ekonomi warga,” jelasnya.

Hellyana berharap aspirasi yang disampaikan dalam forum tersebut bisa segera ditindaklanjuti dengan kebijakan konkret. Ia mengajak para yang hadir untuk terus menjaga komunikasi antara desa dan pemerintah provinsi agar pembangunan desa dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. (*/tim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *