JAKARTA, DAN – Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Babel) mengawali tahun 2026 dengan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Di bawah kepemimpinan Gubernur Hidayat Arsani, Pemprov Babel meraih penghargaan Indonesian Market Surveillance (INAMS) Award 2026 dari Kementerian Perdagangan RI dan masuk jajaran lima provinsi terbaik se-Indonesia dalam pengawasan barang dan jasa.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan RI, Moga Simatupang, kepada perwakilan Pemprov Babel. Penyerahan berlangsung di Hotel Pullman Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (19/1/2026), sebagai bentuk apresiasi atas kinerja pengawasan yang optimal dan konsisten.
Dirjen PKTN Kemendag, Moga Simatupang menjelaskan bahwa INAMS merupakan sistem digital pelaporan hasil pengawasan barang dan jasa berbasis risiko. Sistem ini dikembangkan untuk mengintegrasikan dan mengelola data pengawasan secara nasional, bekerja sama dengan United Kingdom Mission to ASEAN.
“Sejak disosialisasikan secara nasional pada 2023 hingga Desember 2025, INAMS telah mencatat 2.553 laporan hasil pengawasan dari 37 dinas provinsi yang membidangi perdagangan di seluruh Indonesia. Data ini menjadi dasar penting dalam pengambilan kebijakan pengawasan yang lebih akurat, terintegrasi, dan responsif,” ujarnya.
Moga menambahkan, pemberian INAMS Award diharapkan menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pengawasan barang dan jasa. Selain itu, penghargaan ini juga mendorong komitmen berkelanjutan dalam pemanfaatan INAMS sebagai sistem pelaporan nasional.
Capaian tersebut menegaskan keberhasilan Pemprov Babel dalam memperkuat sistem pengawasan pasar, sekaligus menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam melindungi konsumen dan menciptakan kepastian usaha. Melalui pemanfaatan INAMS yang optimal dan konsisten, Bangka Belitung mampu bersaing secara nasional dan menempati peringkat empat besar.
Gubernur Babel, Hidayat Arsani menyampaikan apresiasi dan rasa syukur atas penghargaan yang diraih. Ia menegaskan bahwa prestasi ini merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran pemerintah daerah dalam membangun sistem pengawasan pasar yang profesional dan berorientasi pada perlindungan masyarakat.
“Penghargaan ini menjadi bukti bahwa komitmen Pemprov Babel dalam memperkuat pengawasan barang dan jasa berjalan pada jalur yang benar. Ini bukan sekadar prestasi, tetapi juga tanggung jawab untuk memastikan masyarakat memperoleh produk yang aman, berkualitas, dan sesuai ketentuan,” tegasnya.
Menurut Hidayat, masuknya Bangka Belitung sebagai lima provinsi terbaik se-Indonesia harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pengawasan. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.
“Ke depan, kami akan terus mendorong pengawasan berbasis risiko dan pemanfaatan sistem digital seperti INAMS secara konsisten, agar perlindungan konsumen dan kepastian usaha dapat berjalan seimbang,” tambahnya.
INAMS Award diberikan kepada daerah yang menunjukkan kinerja terbaik dalam pengawasan barang dan jasa yang beredar di pasar. Penilaian meliputi ketepatan pelaporan, penerapan pendekatan berbasis risiko, serta konsistensi dalam perlindungan konsumen.
Secara nasional, Bangka Belitung masuk jajaran lima besar penerima penghargaan bersama Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, dan DKI Jakarta. Prestasi ini sekaligus menempatkan Babel sebagai salah satu daerah rujukan dalam penguatan sistem pengawasan perdagangan.
Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Babel, Subekti Saputra, menyebut INAMS Award sebagai penghargaan bergengsi yang mencerminkan komitmen kuat Gubernur Babel. Penghargaan tersebut juga menjadi bukti solidnya kerja sama seluruh jajaran pengawasan dan petugas pelaporan di lingkungan Pemprov Babel.
Subekti berharap, raihan INAMS Award 2026 dapat menjadi pemacu semangat untuk terus meningkatkan kinerja pengawasan barang dan jasa. Selain itu, Pemprov Babel berkomitmen memperkuat pemanfaatan sistem INAMS secara berkelanjutan demi perlindungan konsumen dan tertib niaga di daerah. (*/red)
