JAKARTA, DAN – Pemerintah Kota Pangkalpinang menegaskan komitmennya membangun Sekolah Rakyat sebagai upaya mendukung Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Program ini ditargetkan menyasar anak-anak dari keluarga miskin dan rentan agar tetap mendapat akses pendidikan.
Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang, Mie Go bersama jajaran kepala dinas terkait menyerahkan proposal usulan pembangunan Sekolah Rakyat kepada Kementerian Sosial RI, Jumat (12/9/2025). Proposal tersebut diterima langsung oleh Tenaga Ahli Menteri Sosial Bidang Pengembangan dan Pelatihan Aparatur di Sekretariat Bersama Sekolah Rakyat (Sekber).
Pemkot telah menyiapkan lahan seluas delapan hektare di Kelurahan Air Kepala Tujuh, Kecamatan Gerunggang, yang sesuai dengan prototipe ideal dari Kementerian PUPR. Pembangunan ditargetkan dapat terealisasi pada 2026–2027 dengan mencakup jenjang SD, SMP, dan SMA. Fokus utamanya ditujukan bagi anak-anak putus sekolah maupun yang belum bersekolah, terutama kelompok masyarakat Desil I dan Desil II.
Tenaga Ahli Menteri Sosial, Alif Kamal, mengapresiasi langkah Pemkot Pangkalpinang yang dinilai sejalan dengan arahan Presiden. Ia menegaskan pembangunan Sekolah Rakyat akan dilakukan secara bertahap di seluruh daerah dengan tujuan memutus rantai kemiskinan sekaligus mencetak generasi penerus unggul.
Hasil audiensi ini akan ditindaklanjuti dengan penyampaian laporan kepada Menteri Sosial dan Kementerian PUPR, serta dilanjutkan survei lokasi pembangunan di Pangkalpinang.
“Semoga program ini menjadi harapan baru dalam memberikan pendidikan gratis bagi keluarga prasejahtera di Indonesia,” ujar Alif. (*/red)
