PANGKALPINANG, DAN – Pemerintah Kota Pangkalpinang menyiapkan satuan tugas (Satgas) gabungan untuk menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di tengah kondisi kemarau dan kekeringan yang melanda wilayah tersebut. Langkah ini menjadi salah satu hasil Rapat Koordinasi Penanganan Karhutla yang digelar di Ruang SCR Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Selasa (8/9/2026).
Rapat dihadiri Wali Kota Pangkalpinang Saparudin bersama Wakil Wali Kota, jajaran pejabat terkait, Kapolresta Pangkalpinang beserta jajaran, Satpol PP, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, BPBD, BMKG, serta sejumlah BUMN, termasuk PT Timah.
Kepala BPBD Kota Pangkalpinang Dedy Revandi dalam paparannya mengungkapkan mengatakan, kondisi kebakaran lahan di Pangkalpinang perlu mendapat perhatian serius. Sejak Agustus 2026, BPBD mencatat 121 titik kebakaran lahan di wilayah Kota Pangkalpinang. Sementara hingga September 2026, tercatat 13 kasus kebakaran lahan.
Kondisi tersebut tidak terlepas dari cuaca yang semakin kering. Suhu tinggi, vegetasi dan semak yang mengering, kondisi lahan yang kehilangan kelembapan serta hembusan angin membuat api lebih mudah muncul dan menyebar.
Selain faktor cuaca, aktivitas manusia juga menjadi salah satu penyebab yang perlu diwaspadai. Pembukaan lahan dengan cara membakar, membakar sampah, puntung rokok maupun kelalaian saat menggunakan api berpotensi memicu kebakaran, terutama ketika kondisi lingkungan sangat kering.
Data kebakaran juga menunjukkan peningkatan berdasarkan catatan Polresta Pangkalpinang. Dalam paparan Kabag Ops Polresta Pangkalpinang Kompol Dewi, tercatat 12 kasus kebakaran pada Juli 2026 yang sudah mereka tangani. Jumlah tersebut kemudian meningkat menjadi 48 kasus pada Agustus 2026.
Polresta Pangkalpinang telah melakukan pemetaan terhadap sejumlah wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi. Pemetaan tersebut menjadi dasar untuk memperkuat patroli, sosialisasi kepada masyarakat, penempatan personel serta kesiapan sarana pendukung. Berdasarkan pemetaan Polresta, wilayah yang menjadi perhatian berada di Kecamatan Gerunggang, Taman Sari dan Bukit Intan.
Di Kecamatan Gerunggang, wilayah yang masuk pemetaan meliputi Kelurahan Tua Tunu dan Air Kepala Tujuh. Di Kecamatan Taman Sari mencakup Kelurahan Kejaksaan, Ampui dan Selindung Baru. Sedangkan di Kecamatan Bukit Intan meliputi Kelurahan Bacang, Temberan dan Air Itam.
Sementara berdasarkan pemetaan BPBD, Kecamatan Bukit Intan, Gabek dan Gerunggang juga menjadi wilayah prioritas penanganan Karhutla. Di Bukit Intan meliputi Air Itam, Temberan dan Sinar Bulan. Di Kecamatan Gabek mencakup Selindung dan Jerambah Gantung, sedangkan di Kecamatan Gerunggang terdapat Air Kepala Tujuh serta sejumlah kawasan lahan terbuka.
Perbedaan pemetaan tersebut merupakan data dari masing-masing instansi yang digunakan untuk memperkuat pengawasan dan kesiapsiagaan di lapangan.
Menanggapi semua laporan saat rapat, Wali Kota Pangkalpinang, Saparudin mengatakan, kondisi cuaca masih perlu diwaspadai. Berdasarkan informasi BMKG, puncak musim panas diperkirakan berlangsung pada September dan berpotensi berlanjut hingga Oktober.
“Dalam dua hari ke depan menurun lagi, ada sedikit hujan, tapi terus panas lagi sampai Oktober,” katanya di hadapan awak media usai rapat.
Menghadapi kondisi tersebut, Pemkot Pangkalpinang akan membentuk Satgas penanggulangan Karhutla yang melibatkan kepolisian, TNI, kejaksaan dan instansi terkait. Menurut Saparudin, Satgas tersebut dibentuk agar penanganan di lapangan dapat dilakukan dengan lebih cepat ketika terjadi kebakaran.
“Satgas akan supaya lebih cepat tanggap,” ujarnya.
Enam posko Damkar yang telah tersedia nantinya akan dimanfaatkan sebagai posko gabungan. Keberadaan posko tersebut diharapkan dapat mempercepat koordinasi dan respons antarinstansi, terutama ketika terjadi kebakaran di wilayah yang sulit dijangkau.
Selain memperkuat penanganan di lapangan, Pemkot Pangkalpinang meminta masyarakat ikut mencegah terjadinya kebakaran dengan tidak melakukan aktivitas pembakaran selama kondisi kemarau dan kekeringan masih berlangsung. Saparudin mengingatkan masyarakat untuk tidak membakar lahan maupun sampah karena api dapat dengan cepat menyebar ketika berada di lingkungan yang kering.
“Jadi kita minta masyarakat, jangan lagi bakar,” tegasnya.
Pemerintah juga menyiapkan langkah penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti menyebabkan kebakaran. Saparudin mengatakan, setiap kejadian akan menjadi perhatian aparat untuk memastikan penyebab kebakaran, termasuk kemungkinan adanya unsur kesengajaan maupun kelalaian. Ia menyebut unsur kejaksaan telah memberikan perhatian terhadap penanganan kasus kebakaran.
“Pelaku-pelaku kebakaran hutan ini akan dilakukan penindakan hukum. Jadi untuk memberikan efek jera,” katanya.
Ancaman kemarau di Pangkalpinang tidak hanya berkaitan dengan Karhutla. Kekeringan juga mulai berdampak terhadap ketersediaan air bersih bagi masyarakat.
Pemkot Pangkalpinang telah mengoordinasikan dukungan distribusi air bagi masyarakat maupun instansi yang mengalami kekurangan air. Dukungan tersebut akan melibatkan sejumlah pihak, mulai dari pemerintah daerah, PDAM, PT Timah, PLN, kepolisian hingga Kodim.
“Semua akan menyiapkan mobil-mobil untuk membantu menyalurkan air bersih,” ujar Saparudin.
Selain distribusi air, pemerintah juga mulai mencari sumber air alternatif untuk menghadapi kemungkinan kekeringan yang berkepanjangan. Salah satunya melalui pengeboran di sejumlah lokasi.
Saparudin menyebut, pengeboran dilakukan di kawasan Selindung, termasuk di sekitar lokasi rencana Embung Eka Guna, serta sejumlah titik yang berada dekat kolam retensi. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan ketersediaan sumber air yang dapat dimanfaatkan apabila kondisi kekeringan terus berlangsung hingga Oktober.
Dengan pembentukan Satgas gabungan, penguatan patroli dan deteksi dini, penegakan hukum terhadap pembakaran serta kesiapan distribusi air bersih, Pemkot Pangkalpinang berharap dampak kemarau dapat ditekan.
“Kita mengimbau masyarakat juga ikut berperan dengan tidak melakukan pembakaran sembarangan dan segera melaporkan apabila menemukan titik api. Kolaborasi antara pemerintah, aparat dan masyarakat dinilai menjadi kunci untuk mencegah kebakaran meluas sekaligus menghadapi dampak kekeringan selama puncak kemarau,” pintanya. (tim)
