PANGKALPINANG, DAN – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) mendorong pemerintah pusat dan DPR RI segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kepulauan menjadi undang-undang. Dorongan tersebut disampaikan Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, seusai mengikuti Rapat Paripurna Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan RI, Jumat (14/8/2026).
Didit menilai keberadaan UU Kepulauan sangat penting bagi provinsi-provinsi kepulauan, termasuk Babel. Menurutnya, regulasi tersebut berpotensi memberikan skema pendanaan yang lebih adil dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah laut yang selama ini belum sepenuhnya terakomodasi dalam perhitungan fiskal daerah.
“Ini perlu digarisbawahi. Jika ini bisa disahkan oleh DPR RI, akan mendapat keuntungan yang luar biasa,” katanya.
Didit mengingatkan, perjuangan terhadap RUU Kepulauan bukanlah hal baru. Menurutnya, pembahasan mengenai regulasi tersebut telah diperjuangkan sejak 2013 ketika dirinya juga menjabat sebagai Ketua DPRD Babel.
“Sudah dari tahun 2013. Tiga belas tahun kemudian dimunculkan lagi. Mudah-mudahan ini bukan janji palsu,” ujarnya.
Didit berharap pemerintah pusat dan DPR RI menunjukkan keseriusan untuk segera membahas dan mengesahkan RUU tersebut. Ia juga mengapresiasi para anggota DPD RI yang kembali mendorong pembahasan RUU Kepulauan.
“Kita tunggu ini serius atau tidak untuk membahas dan mengesahkan ini,” katanya.
Soroti Tambang Ilegal dan DBH Timah
Selain RUU Kepulauan, Didit turut menanggapi pernyataan Presiden mengenai aktivitas pertambangan ilegal. DPRD Babel, kata dia, mendukung kebijakan pemerintah dalam menertibkan aktivitas pertambangan yang melanggar aturan.
Namun, ia menekankan pentingnya solusi yang komprehensif agar kebijakan penertiban juga memperhatikan kepentingan masyarakat dan perekonomian daerah.
“Intinya DPRD mendukung kebijakan Presiden tentang hal-hal yang melanggar aturan. Akan tetapi, yang perlu kita cari adalah solusi,” ujarnya.
Didit juga menyoroti persoalan Dana Bagi Hasil (DBH) pertambangan timah yang menurutnya masih belum mendapatkan kejelasan. Ia meminta pemerintah pusat memberikan perhatian terhadap hak-hak daerah penghasil timah.
“Di satu sisi kita mendukung kebijakan pemerintah pusat, tetapi di sisi lain hak-hak kita sebagai masyarakat yang memiliki timah terbesar di Indonesia bahkan dunia, kok DBH-nya sampai sekarang belum tuntas?” katanya.
Didit berharap momentum peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI dapat menjadi momentum bagi pemerintah pusat, khususnya Kementerian Keuangan, untuk menyelesaikan persoalan DBH bagi daerah.
“Mudah-mudahan Menteri Keuangan mewujudkan agar DBH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung segera dibayar,” ujarnya.
Didit mengatakan DPRD Babel telah melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat dan DPR RI terkait persoalan tersebut. Ia menyebut pihaknya telah bertemu dengan Wakil Menteri Keuangan dan terus berkoordinasi dengan anggota DPR RI.
Gubernur Ajak Semua Sektor Bergerak
Sementara itu, Gubernur Babel, Hidayat Arsani mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan momentum kemerdekaan sebagai semangat untuk memperkuat persatuan sekaligus mendorong kemajuan ekonomi daerah. Ia mengatakan, pemerintah daerah akan terus melakukan pembenahan di berbagai sektor, mulai dari pertanian, perkebunan, pariwisata, perikanan hingga birokrasi.
“Kita benahi semuanya dari seluruh sektor, pertanian, perkebunan, wisata, perikanan, birokrasi. Semua kita benahi,” kata Hidayat.
Terkait isu RUU Kepulauan, Hidayat menyatakan Pemprov Babel mendukung proses pembahasannya. Ia berharap regulasi tersebut dapat memberikan manfaat bagi daerah kepulauan.
“Semua sekali merdeka, tetap merdeka,” ujarnya.
Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI, menurut Hidayat, juga harus menjadi momentum untuk memperkuat optimisme masyarakat dalam menghadapi tantangan ekonomi dan pembangunan. Ia mengajak masyarakat untuk terus bersyukur sekaligus bersama-sama mendorong kemajuan ekonomi dan kesejahteraan di Babel. (tim)
