PANGKALPINANG, DAN – Evaluasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi sorotan utama dalam peninjauan realisasi program triwulan pertama 2026. Wali Kota Pangkalpinang, Prof. Saparudin menegaskan pentingnya perbaikan administrasi dan peningkatan keterbukaan sebagai langkah memastikan capaian program berjalan sesuai target. Hal itu disampaikan dalam kegiatan evaluasi kinerja OPD yang mencakup periode Januari hingga Maret 2026.
“Ini sudah rutin kita lakukan setiap bulan. Kita harus tahu kinerja OPD, baik dari sisi kegiatan, keuangan, maupun fisiknya. Semua kita evaluasi karena ini juga harus kita sampaikan kepada publik,” ujarnya, Rabu (15/4/2026).
Dalam evaluasi tersebut, Wali Kota mengungkapkan masih terdapat sejumlah OPD yang realisasinya belum mencapai target. Evaluasi dilakukan untuk meninjau aspek kegiatan, keuangan, serta realisasi fisik di masing-masing perangkat daerah. Kondisi ini dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari banyaknya hari libur selama Ramadan dan Idulfitri hingga kendala internal dalam pelaporan.
“Memang ada kendala, misalnya karena banyak libur saat puasa dan Lebaran. Selain itu juga ada kendala internal, terutama dalam pelaporan administrasi,” jelasnya.
Prof. Saparudin menyoroti persoalan administrasi sebagai hambatan utama dalam proses pelaporan dan penagihan anggaran. Kekurangan dokumen pendukung serta bukti kegiatan kerap menghambat proses pengajuan ke Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD).
“Kadang bukti-bukti kurang lengkap, sehingga proses penagihan juga terhambat. Ini yang kita bahas secara detail agar bisa segera diperbaiki,” katanya.
Prof. Saparudin menegaskan bahwa evaluasi dilakukan tidak hanya secara umum, tetapi juga menyentuh aspek teknis. Pendekatan ini dinilai penting agar setiap permasalahan dapat diidentifikasi dan diselesaikan secara konkret.
Selain itu, Wali Kota juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik. Ia mengingatkan bahwa pemerintah harus bersifat inklusif dengan melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan.
“Kita harapkan OPD bisa terbuka dengan masyarakat. Pemerintahan hari ini harus inklusif, bukan eksklusif. Artinya, kita harus menyertakan masyarakat, bukan berhadap-hadapan dengan mereka,” tegasnya.
Wali Kota pun mengajak seluruh OPD untuk memperkuat kolaborasi dengan masyarakat. Menurutnya, partisipasi publik menjadi kunci agar pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
“Tidak bisa kita berjalan sendiri. Kita harus bersama masyarakat, mengajak mereka, dan memfasilitasi agar pembangunan ini bisa berjalan dengan baik,” katanya. (*/tim)
