PANGKALPINANG, DAN – Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Didit Srigusjaya menyoroti panjangnya antrean kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang dinilai telah berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat, mulai dari terganggunya aktivitas sehari-hari hingga potensi kenaikan harga kebutuhan pokok. Hal tersebut disampaikannya saat menerima audiensi Aliansi Umat Islam Bangka Belitung di ruang kerja Ketua DPRD Babel, Selasa (27/10/2026).
Audiensi tersebut membahas kondisi antrean BBM yang telah berlangsung cukup lama, termasuk persoalan harga eceran BBM dan dampaknya terhadap masyarakat. Didit mengatakan, dampak antrean BBM tidak hanya dirasakan oleh pengendara yang harus menghabiskan waktu berjam-jam untuk mendapatkan bahan bakar, tetapi juga pelaku usaha yang bergantung pada kelancaran distribusi barang.
“Antrean BBM di Bangka Belitung ternyata berdampak bukan hanya kepada pengguna BBM. Ada indikasi harga sembako juga naik. Kami mendengar pengakuan pedagang yang mengalami kerugian karena tidak bisa menyuplai barang dagangannya, bahkan ada barang yang akhirnya busuk,” ujarnya kepada awak media usai audiensi.
Menurut Didit, kondisi tersebut perlu segera ditangani karena antrean yang berkepanjangan juga mulai mengganggu aktivitas sosial dan ibadah masyarakat. Ia mengungkapkan adanya laporan warga yang terpaksa melewatkan waktu salat Magrib hingga Isya karena terlalu lama mengantre BBM.
“Nah, ini menurut kita sudah di luar batas kewajaran. Maka, sudah kita petakan kendala-kendalanya di mana,” tegasnya.
Didit menambahkan, dalam audiensi tersebut turut disampaikan sejumlah indikasi persoalan yang berkaitan dengan pelayanan di SPBU. Namun, DPRD Babel tidak ingin terjebak pada upaya saling menyalahkan, melainkan mengutamakan pencarian solusi bersama agar persoalan tersebut tidak terus berlarut-larut.
Sebagai langkah konkret, DPRD Babel telah mengundang pihak Pertamina, Polda Babel, unsur pemerintah daerah, serta seluruh pemilik SPBU untuk mengikuti pertemuan pada Kamis (29/10/2026) pukul 13.00 WIB di Ruang Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Babel.
“Kita ke depan tidak mencari masalah, tetapi mencari solusi. Insyaallah, kami sudah mengundang pihak Pertamina, Bapak Kapolda, eksekutif, dan seluruh pemilik SPBU untuk bisa hadir hari Kamis pukul 13.00 WIB di Ruang Bamus. Kita harus selesaikan ini,” katanya.
Politisi PDI Perjuangan ini mengingatkan, apabila persoalan antrean BBM terus dibiarkan tanpa penyelesaian yang jelas, kondisi tersebut berpotensi memicu persoalan sosial yang lebih besar di tengah masyarakat Bangka Belitung. Karena itu, dia menegaskan perlunya langkah cepat dan koordinasi antara pemerintah daerah, DPRD, Pertamina, kepolisian, serta pengelola SPBU untuk mengidentifikasi penyebab persoalan sekaligus merumuskan langkah pencegahan agar antrean panjang tidak terus berulang.
“Kita harus segera menyelesaikan ini untuk mencari solusi. Mudah-mudahan ada kepastian langkah-langkah preventif sehingga masalah ini tidak terjadi lagi di Bangka Belitung,” tutupnya.
Sebelumnya, dalam surat permohonan audiensi tertanggal 26 Oktober 2026, Aliansi Umat Islam Bangka Belitung yang terdiri dari ulama dan tokoh umat menyampaikan dua persoalan utama, yakni panjangnya antrean kendaraan di SPBU di hampir seluruh wilayah Bangka Belitung serta tingginya harga eceran BBM yang disebut telah mencapai Rp14.000 hingga Rp15.000 per liter di Kota Pangkalpinang. Sementara itu, di sejumlah wilayah, seperti Tempilang, Kabupaten Bangka Barat, harga eceran dilaporkan mencapai Rp17.000 per liter.
Melalui audiensi tersebut, Aliansi Umat Islam Bangka Belitung berharap DPRD Babel dapat memfasilitasi pertemuan dengan pemerintah provinsi, Pertamina, dan pihak terkait lainnya guna mendorong penyelesaian persoalan BBM yang dinilai semakin membebani masyarakat. (tim)
