BELITUNG, DAN – Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Edi Nasapta mendesak PT Pertamina Patra Niaga segera menambah pasokan darurat bahan bakar minyak (BBM), khususnya Pertalite, ke Pulau Belitung. Desakan itu disampaikan menyusul antrean panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang mulai mengganggu aktivitas masyarakat.
Edi menilai, kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena masyarakat harus menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mendapatkan BBM. Menurut dia, indikator ketersediaan BBM tidak cukup hanya berdasarkan laporan stok, tetapi harus dilihat dari kondisi riil di lapangan dan kemudahan masyarakat memperoleh BBM secara wajar.
“Pertamina jangan hanya mengatakan stok aman, sementara kenyataan di lapangan masyarakat masih mengantre panjang. Ukuran pasokan aman bukan sekadar angka dalam laporan, tetapi BBM tersedia dan dapat diperoleh masyarakat secara wajar,” tegasnya, Senin (21/9/2026).
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Edi meminta Pertamina segera melakukan penambahan sekaligus percepatan pasokan hingga kondisi SPBU di Belitung kembali normal. Jika diperlukan, distribusi mobil tangki harus ditambah, jam operasional SPBU diperpanjang, seluruh nozzle Pertalite yang tersedia diaktifkan, serta jumlah petugas pelayanan ditingkatkan pada jam-jam dengan antrean paling padat.
Selain penambahan pasokan, Edi meminta Pertamina membuka data terkait kuota, stok di terminal, penyaluran harian, jadwal kedatangan kapal pengangkut, hingga distribusi BBM ke setiap SPBU di Kabupaten Belitung dan Belitung Timur. Menurutnya, keterbukaan data diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui secara jelas penyebab terjadinya antrean panjang.
“Dalam waktu 2×24 jam, Pertamina harus memberikan penjelasan terbuka mengenai penyebab antrean ini sekaligus menyampaikan jadwal pemulihan pasokan. Apakah kuotanya kurang, pengiriman terlambat, distribusinya bermasalah, atau terjadi kebocoran penyaluran—semuanya harus dijelaskan kepada masyarakat,” katanya.
Edi juga meminta pemerintah dan Pertamina mengevaluasi kecukupan kuota Pertalite untuk wilayah Pulau Belitung berdasarkan kebutuhan riil masyarakat. Jika hasil evaluasi menunjukkan kuota yang tersedia tidak lagi mencukupi, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pemerintah kabupaten, Pertamina, dan BPH Migas diminta segera melakukan penyesuaian serta penambahan kuota.
“Pertumbuhan kendaraan, aktivitas pariwisata, kebutuhan nelayan, transportasi air, pertanian, dan kegiatan ekonomi masyarakat harus menjadi dasar evaluasi kuota. Belitung merupakan daerah kepulauan sehingga juga membutuhkan persediaan pengaman untuk menghadapi keterlambatan pengiriman akibat cuaca maupun gangguan transportasi laut,” jelasnya.
Di sisi lain, Edi meminta pengawasan terhadap potensi pembelian berulang, penimbunan, pelangsiran, dan penyalahgunaan BBM penugasan diperketat. Namun, pengawasan tersebut menurutnya tidak boleh justru mempersulit nelayan, petani, pelaku usaha kecil, maupun pengguna transportasi air yang memenuhi ketentuan dan memiliki surat rekomendasi resmi.
“Yang harus ditindak adalah penimbunan dan penyalahgunaan, bukan nelayan atau masyarakat kecil yang benar-benar membutuhkan BBM untuk bekerja. Pemerintah daerah harus mempercepat pelayanan surat rekomendasi bagi konsumen pengguna yang memang berhak,” ujarnya.
Untuk mencari solusi menyeluruh, Edi akan mendorong rapat koordinasi yang melibatkan Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel, BPH Migas, Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pemerintah kabupaten, pengelola terminal BBM, Hiswana Migas, aparat penegak hukum, serta seluruh pengelola SPBU di Pulau Belitung.
“Rakyat membutuhkan penyelesaian, bukan saling lempar tanggung jawab. Kirim pasokan darurat sekarang, benahi distribusinya, buka datanya, dan pastikan antrean segera berakhir,” tegasnya.
Edi memastikan akan terus mengawal persoalan tersebut hingga pelayanan BBM di Pulau Belitung kembali normal. Menurutnya, pemenuhan kebutuhan BBM masyarakat harus menjadi prioritas agar aktivitas ekonomi dan mobilitas warga tidak terus terganggu. (*/tim)
