PANGKALPINANG, DAN – Pemerintah Kota Pangkalpinang terus mendorong pelaku usaha mikro dan kecil agar tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga berkembang hingga menembus pasar nasional bahkan internasional. Salah satu strategi yang disiapkan yakni pembangunan rumah produksi UMKM berbasis potensi wilayah. Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas produksi sekaligus memperkuat kualitas dan branding produk lokal.
Wali Kota Pangkalpinang, Prof. Saparudin mengatakan, rumah produksi menjadi salah satu bentuk intervensi pemerintah untuk membantu pelaku UMKM meningkatkan skala usahanya. Hal itu disampaikan Saparudin saat penyerahan bantuan usaha kepada 90 pelaku usaha mikro di Pangkalpinang, Senin (10/8/2026).
“Selain bantuan usaha mikro, kita juga sudah mulai membangun rumah produksi yang dikelola UMKM,” katanya.
Saparudin mencontohkan rumah produksi yang disiapkan di kawasan Tua Tunu. Rumah produksi tersebut diarahkan untuk mengolah nanas, sehingga komoditas lokal tidak hanya dijual dalam bentuk buah segar, tetapi dapat menghasilkan produk olahan bernilai tambah. Menurutnya, pemerintah menyiapkan bangunan dan peralatan produksi, sementara pengelolaannya diserahkan kepada kelompok UMKM.
“Di Tua Tunu kita siapkan rumah produksi pengolahan nanas. Diberikan kepada kelompok UMKM, modal diberikan, bangunan siap, peralatan diadakan. Maka Tua Tunu tidak hanya menghasilkan nanas dalam bentuk segar, tapi sudah diolah,” ujarnya.
Program tersebut mulai menunjukkan hasil. Saparudin menyebut produk olahan berupa selai nanas dari Tua Tunu bahkan telah dikirim ke Jawa Barat dengan volume sekitar setengah ton per bulan. Ia berharap keberadaan rumah produksi tersebut menjadi pemicu bagi kelompok UMKM lainnya untuk membangun usaha secara berkelompok dan profesional.
“Kalau satu rumah produksi ini berkembang, kita harapkan menular dan bisa dibangun secara swadaya oleh kelompok UMKM yang lain,” katanya.
Ke depan, Pemkot Pangkalpinang berencana menyiapkan rumah produksi di sejumlah wilayah dengan menyesuaikan potensi produk masing-masing kecamatan. Di Kecamatan Girimaya, misalnya, pemerintah berencana mengembangkan rumah produksi otak-otak. Sementara di Bukit Intan akan diarahkan menjadi sentra produksi kerupuk. Adapun di kawasan Pangkalbalam, pemerintah menyiapkan konsep rumah produksi berbasis hasil perikanan, termasuk produksi ikan giling yang dapat dipasarkan kepada masyarakat.
“Dalam beberapa tahun ke depan, kita akan siapkan rumah produksi yang lain, tergantung temanya. Kita ingin setiap wilayah memiliki produk unggulan yang bisa dikembangkan,” jelasnya.
Saparudin mengatakan, pengembangan rumah produksi diharapkan mampu membuat UMKM Pangkalpinang naik kelas dan memiliki akses pasar yang lebih luas. Ia mencontohkan sejumlah UMKM binaan yang telah berhasil membawa produk lokal ke pasar luar negeri. Salah satunya produk kricu yang telah dikirim ke Australia dan telah mengantongi sertifikasi halal serta izin ekspor.
“UMKM kita bina agar produknya bisa dipasarkan secara nasional bahkan internasional,” ujarnya.
Selain meningkatkan produksi, Saparudin juga menekankan pentingnya penguatan merek atau branding. Menurutnya, pelaku UMKM perlu memiliki identitas produk yang kuat agar mudah dikenal konsumen. Ia mencontohkan produk kricu yang diproduksi secara berkelompok dengan standar dan merek yang sama. Dengan konsep tersebut, produk dapat memiliki daya ingat yang lebih kuat di pasar.
“Misalnya bikin kricu merek Udin. Kalau 10 orang memiliki standar yang sama, itu akan terbranding lebih kuat. Pergi ke mana, ketemu merek tersebut, akan terbranding. Akhirnya orang luar datang ke Pangkalpinang mencari kricu merek Udin karena sudah terkenal,” jelasnya.
Menurut Saparudin, sistem produksi secara berkelompok juga memungkinkan pemerintah memberikan dukungan yang lebih besar, terutama dari sisi permodalan dan sarana produksi. Seperti rumah produksi di Tua Tunu, fasilitas dapat dilengkapi dengan peralatan melalui dukungan dana CSR. Dari sisi perizinan, pengurusan juga dinilai lebih efisien karena dapat dilakukan secara terpusat.
“Kalau berkelompok, dinas UMKM bisa memberikan permodalan lebih besar, seperti di Tua Tunu, lengkap peralatannya melalui dana CSR. Izinnya pun cukup satu,” katanya.
Untuk memastikan pengelolaan berjalan profesional, Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang juga akan menempatkan aparatur sipil negara (ASN) sebagai manajer di rumah produksi. Dia berharap pengembangan rumah produksi tersebut dapat menjadi ekosistem baru bagi UMKM Pangkalpinang, mulai dari produksi, pengolahan, pengemasan, perizinan hingga pemasaran. Dengan demikian, pelaku usaha mikro yang saat ini memulai usaha dari skala kecil diharapkan mampu tumbuh menjadi pelaku usaha yang memiliki produk berdaya saing dan mampu memasuki pasar yang lebih luas.
“Kita akan tempatkan ASN sebagai manajer di rumah produksi itu. Kita akan membina UMKM secara profesional,” tegasnya. (tim)
