PANGKALPINANG, DAN – Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Babel) bersama Bank Indonesia, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta pemerintah kabupaten/kota se-Babel menyepakati 11 program prioritas pengendalian inflasi dalam High Level Meeting (HLM) dan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026. Rapat dipimpin langsung Gubernur Babel, Hidayat Arsani, di Ruang Pasir Padi, Kantor Gubernur Babel, Air Itam, Pangkalpinang, Rabu (15/7/2026).
Kesepakatan tersebut menjadi langkah strategis untuk menjaga inflasi daerah tetap aman, stabil, dan terkendali, serta memperkuat ketahanan pangan serta menjaga daya beli masyarakat di Babel. Dalam arahannya, Gubernur Babel, Hidayat Arsani menegaskan, pengendalian inflasi tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan membutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan.
“Kita perlu berkolaborasi untuk mengendalikan laju inflasi. Semua sektor harus ditegakkan untuk menekan laju inflasi. Dengan semangat kebersamaan kita dapat menjaga stabilitas ekonomi dan ketahanan pangan di Bangka Belitung,” ujarnya.
Rapat tersebut dihadiri Penjabat Sekretaris Daerah (Pj. Sekda) Babel Fery Afriyanto, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Babel, Rifki Ismail, unsur Forkopimda, pimpinan perangkat daerah terkait, serta jajaran pemerintah kabupaten/kota se-Babel. Sementara Kepala Perwakilan Bank Indonesia Babel, Rommy Sariu Tamawiwy dan sejumlah kepala daerah mengikuti rapat secara virtual.
Berdasarkan paparan pemerintah kabupaten/kota, kondisi inflasi di Bangka Belitung hingga pertengahan tahun 2026 berada pada kondisi aman, stabil, dan terkendali. Meski demikian, seluruh daerah diminta tetap meningkatkan koordinasi untuk mengantisipasi potensi kenaikan harga akibat gangguan pasokan, distribusi, maupun faktor musiman.
Sebagai tindak lanjut, seluruh pemerintah daerah di Bangka Belitung berkomitmen menjalankan 11 program prioritas pengendalian inflasi, meliputi operasi pasar dan gerakan pangan murah, diversifikasi pangan, business matching komoditas pangan, pengembangan Early Warning System (EWS), perluasan asuransi pertanian, penguatan sarana pascapanen, kerja sama antardaerah, fasilitasi distribusi pangan, hilirisasi pangan, penguatan evaluasi kebijakan pusat dan daerah, serta pelaporan aktivitas perekonomian melalui Sistem Babel Ecository.
Melalui penguatan kolaborasi tersebut, Pemprov Babel optimistis pengendalian inflasi akan semakin efektif sehingga mampu menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, memperkuat ketahanan pangan daerah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. (*/red)
