PANGKALPINANG, DAN – PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel memastikan stok bahan bakar minyak (BBM) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) dalam kondisi aman dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Antrean panjang yang terjadi di sejumlah SPBU di Pulau Bangka dalam beberapa hari terakhir disebut bukan disebabkan oleh kekurangan pasokan, melainkan dipicu praktik pembelian berulang oleh oknum tertentu. Hal tersebut disampaikan Sales Area Manager Pertamina Patra Niaga Kepulauan Bangka Belitung, Satriyo Wibowo Wicaksono, usai audiensi dengan Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, di ruang kerja Ketua DPRD Babel, Selasa (14/7/2026).
Satriyo menegaskan, berdasarkan hasil evaluasi di lapangan, ketersediaan BBM di Babel masih aman hingga tujuh hari ke depan. Karena itu, masyarakat diminta tidak melakukan pembelian secara berlebihan atau panic buying.
“Stok BBM di Bangka Belitung aman untuk tujuh hari ke depan. Kami mengimbau masyarakat tidak perlu membeli BBM secara berlebihan karena pasokan dalam kondisi cukup,” ujarnya.
Menurut Satriyo, antrean panjang lebih banyak dipicu adanya pembelian berulang yang dilakukan oleh oknum masyarakat maupun pelaku pengerit sehingga distribusi BBM di sejumlah SPBU menjadi tidak merata.
“Hasil laporan di lapangan menunjukkan antrean terjadi karena adanya pembelian berulang, baik oleh masyarakat maupun pengerit,” katanya.
Sebagai langkah penanganan, Pertamina telah berkoordinasi dengan Polda Babel untuk memperketat pengawasan di SPBU, khususnya pada lokasi yang rawan aktivitas pengerit. Selain itu, Pertamina juga menemukan sejumlah modus penyalahgunaan sistem digital dalam pembelian BBM bersubsidi, mulai dari penggunaan satu QR Code untuk beberapa kali transaksi hingga penggunaan nomor polisi kendaraan yang diduga palsu.
“Ditemukan ada pengendara yang menggunakan QR Code yang sama secara berulang, bahkan ada yang memakai nomor polisi atau pelat kendaraan palsu. Untuk itu kami sudah memblokir sekitar 500 QR Code yang terindikasi melakukan pembelian berulang,” ungkapnya.
Satriyo juga membenarkan terdapat beberapa SPBU yang sementara dihentikan penyaluran BBM karena tidak memenuhi aspek kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Meski demikian, ia belum dapat memastikan kapan antrean akan kembali normal. Menurutnya, percepatan normalisasi distribusi sangat bergantung pada keberhasilan penertiban terhadap praktik penyalahgunaan di lapangan.
“Kami berharap langkah penertiban bersama aparat kepolisian dapat mempercepat normalisasi antrean BBM di Bangka Belitung,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Babel, Didit Srigusjaya mendesak Pertamina Patra Niaga segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi antrean panjang BBM yang telah meresahkan masyarakat. Dia mengungkapkan, DPRD Babel menerima banyak laporan terkait antrean yang terjadi hampir di seluruh wilayah Pulau Bangka. Bahkan, ia turun langsung meninjau sejumlah SPBU dan berdialog dengan masyarakat.
“DPRD menerima banyak laporan dari masyarakat terkait antrean BBM ini. Saya juga turun langsung ke beberapa SPBU dan berdialog dengan warga yang mengaku harus mengantre hingga dua sampai tiga jam hanya untuk mendapatkan BBM. Kondisi ini tentu sangat menyulitkan masyarakat,” ujarnya.
Menurut Didit, dampak antrean kini tidak hanya mengganggu kenyamanan masyarakat, tetapi juga mulai memengaruhi aktivitas sehari-hari, termasuk kegiatan pendidikan dan ekonomi.
“Ada masyarakat yang menyampaikan kepada saya bahwa anaknya sampai tidak bisa berangkat sekolah karena orang tuanya belum mendapatkan BBM. Ini menunjukkan dampaknya sudah dirasakan langsung oleh masyarakat,” katanya.
Karena itu, DPRD meminta Pertamina segera memberikan solusi nyata sekaligus memastikan distribusi BBM kembali berjalan normal. Didit berharap seluruh jajaran Pertamina dapat bergerak cepat menyelesaikan persoalan distribusi dan penyaluran BBM sehingga masyarakat segera memperoleh kepastian dan pelayanan kembali normal.
“Melalui pertemuan ini kami ingin mengetahui apa penyebab antrean tersebut. Kami juga meminta Pertamina Patra Niaga segera memberikan solusi dan menyelesaikan persoalan ini agar masyarakat tidak terus dirugikan,” tegasnya. (tim)
