BELITUNG, DAN – PT TIMAH (Persero) Tbk terus memperkuat komitmennya dalam menjalankan program pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan dengan menggelar Forum Group Discussion (FGD) Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (RIPPM) di Pulau Belitung. Forum ini menjadi wadah strategis untuk menyerap aspirasi para pemangku kepentingan sebagai dasar penyusunan program yang selaras dengan kebutuhan masyarakat di wilayah operasional perusahaan.
FGD konsultasi publik tersebut berlangsung di Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur pada 1–2 Juli 2026. Kegiatan ini melibatkan pemerintah daerah, organisasi perangkat daerah (OPD), camat, kepala desa, hingga perwakilan masyarakat guna memperkuat sinergi dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan mendukung praktik Good Mining Practice (GMP).
Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur, Erna Kunondo, mengapresiasi penyelenggaraan FGD RIPPM karena memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan berbagai kebutuhan pembangunan yang dapat diintegrasikan dengan program pemberdayaan PT TIMAH. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah dan perusahaan menjadi semakin penting di tengah keterbatasan anggaran pembangunan.
“Kami berharap kegiatan seperti ini terus dilaksanakan sehingga aspirasi daerah dapat terserap. Dengan adanya kolaborasi bersama PT TIMAH, diharapkan dapat membantu percepatan pembangunan dan mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat Belitung Timur,” ujarnya.
Erna menambahkan, program pemberdayaan yang disusun ke depan diharapkan semakin terintegrasi dengan kebutuhan daerah, terutama pada sektor kesehatan, pendidikan, dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Ia juga menilai peningkatan akses masyarakat terhadap layanan BPJS Kesehatan menjadi salah satu aspek yang perlu mendapatkan perhatian.
Hal senada disampaikan Ketua APDESI Kabupaten Belitung Timur yang juga Kepala Desa Mekar Jaya, Samsudin. Ia menilai berbagai program pemberdayaan PT TIMAH selama ini telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama di bidang kesehatan, peningkatan gizi, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi.
Menurut Samsudin, kondisi daya beli masyarakat yang masih menurun membuat program-program pemberdayaan menjadi sangat dibutuhkan. Karena itu, ia berharap hasil FGD RIPPM segera diwujudkan dalam program nyata yang mampu mendorong kembali aktivitas ekonomi masyarakat desa.
“Program-program PT TIMAH banyak yang langsung dirasakan masyarakat. Kami berharap hasil FGD ini segera ditindaklanjuti sehingga dapat membantu menggerakkan kembali perekonomian masyarakat desa,” katanya.
Ia juga berharap pengembangan UMKM, dukungan permodalan, peningkatan kapasitas pelaku usaha, hingga penanganan stunting tetap menjadi prioritas dalam program pemberdayaan masyarakat PT TIMAH.
Sementara itu, Kepala Desa Lalang, Kecamatan Manggar, Muhammad, mengatakan FGD RIPPM menjadi media komunikasi yang efektif antara pemerintah desa dan perusahaan. Selama ini, masyarakat telah merasakan manfaat berbagai program sosial PT TIMAH, mulai dari rehabilitasi rumah, bantuan pendidikan, hingga bantuan biaya pengobatan.
“Kolaborasi seperti ini sangat positif karena selama ini masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari berbagai program PT TIMAH,” ujarnya.
Di Kabupaten Belitung, Sekretaris Daerah Marzuki berharap program pemberdayaan masyarakat yang dijalankan PT TIMAH tidak hanya berorientasi pada bantuan jangka pendek, tetapi mampu menciptakan sumber penghasilan yang berkelanjutan bagi masyarakat.
Menurutnya, pemberdayaan yang berfokus pada peningkatan kapasitas masyarakat akan memberikan dampak ekonomi yang lebih besar dibandingkan bantuan yang bersifat konsumtif. Ia juga menegaskan sektor pariwisata tetap menjadi prioritas pembangunan daerah sehingga penguatan UMKM, pendidikan, kesehatan, dan kualitas sumber daya manusia perlu berjalan secara terpadu.
Kepala Desa Lassar, Kecamatan Membalong, Triska Arafat, turut menyampaikan apresiasi terhadap berbagai program sosial PT TIMAH yang telah dirasakan masyarakat, seperti penanaman mangrove dan bantuan hewan kurban.
Ke depan, Triska berharap sinergi tersebut dapat diperluas melalui pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), khususnya pada sektor pertanian, perkebunan, peternakan, hingga pengembangan desa wisata.
“Kami berharap PT TIMAH dapat terus mendukung pengembangan ekonomi desa melalui program-program pemberdayaan yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.
Sebelumnya, PT TIMAH juga telah melaksanakan pembahasan RIPPM di Pulau Bangka yang mencakup Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Selatan, Bangka Barat, dan Kabupaten Bangka. Rangkaian konsultasi publik ini diharapkan semakin memperkuat sinergi antara perusahaan, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di seluruh wilayah operasional perusahaan. (*/timah.com)
