PANGKALPINANG, DAN – Ketua Tim Pembina (TP) Posyandu Kota Pangkalpinang, Hj. Susanti Saparudin, S.E. menegaskan komitmen memperkuat transformasi Posyandu sebagai pusat pelayanan masyarakat berbasis enam Standar Pelayanan Minimal (SPM). Hingga saat ini, sebanyak 119 Posyandu di Kota Pangkalpinang telah menjalankan transformasi layanan yang mencakup bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, hingga bidang sosial.
Hal tersebut disampaikan Susanti saat membuka Rapat Koordinasi TP Posyandu dan Sosialisasi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) AIDS, Tuberkulosis (TB), dan Malaria bagi kader Posyandu se-Kota Pangkalpinang yang berlangsung di Balai Besar Betason, Rabu (24/6/2026). Dalam sambutannya, Susanti menjelaskan bahwa Posyandu kini tidak lagi hanya berfungsi sebagai tempat pelayanan kesehatan ibu dan anak, tetapi telah berkembang menjadi wadah pemberdayaan masyarakat yang mendukung berbagai program pembangunan daerah.
“Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya berbasis masyarakat yang memiliki jangkauan paling luas. Karena itu, penguatan kelembagaan Posyandu menjadi sangat penting agar mampu memberikan pelayanan yang terintegrasi dan berkualitas kepada masyarakat,” ujarnya.
Menurut Susanti, tantangan kesehatan masyarakat saat ini membutuhkan keterlibatan seluruh elemen. Kader Posyandu memiliki peran strategis sebagai ujung tombak edukasi, pencegahan, serta deteksi dini berbagai permasalahan kesehatan, termasuk AIDS, TB, dan malaria. Ia menyebutkan terdapat empat peran utama Posyandu dalam mendukung pembangunan kesehatan masyarakat, yaitu mobilisasi sosial, edukasi dan penyuluhan, koordinasi lintas sektor, serta monitoring, evaluasi, dan advokasi.
“Melalui kader yang terlatih, Posyandu dapat membantu memberikan edukasi kepada masyarakat, melakukan deteksi dini gejala penyakit, sekaligus mendorong masyarakat untuk segera mendapatkan layanan kesehatan yang tepat,” katanya.
Lebih lanjut, Susanti menilai keberhasilan implementasi Posyandu berbasis enam SPM memerlukan dukungan penuh seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Integrasi program Posyandu ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah menjadi langkah penting untuk memperkuat kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat. Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam pelaksanaan Posyandu 6 SPM di lapangan. Oleh karena itu, rapat koordinasi tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan dalam mewujudkan pelayanan yang lebih efektif dan berkelanjutan.
“Kami berharap seluruh TP Posyandu tingkat kota, kecamatan, hingga kelurahan dapat terus bersinergi melakukan monitoring dan evaluasi kelembagaan Posyandu. Sementara OPD terkait diharapkan mampu beradaptasi dan bertransformasi agar implementasi Posyandu 6 SPM berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Selain menjadi forum koordinasi, kegiatan tersebut juga bertujuan meningkatkan kapasitas kader Posyandu dalam memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pencegahan dan penanganan AIDS, TB, dan malaria yang hingga kini masih menjadi perhatian nasional. Dengan penguatan kapasitas kader serta dukungan lintas sektor, Pemerintah Kota Pangkalpinang optimistis Posyandu akan semakin berperan sebagai garda terdepan pelayanan masyarakat dan menjadi instrumen penting dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, mandiri, dan sejahtera. (*/tim)
