JAKARTA, DAN – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) meminta pemerintah pusat segera melakukan intervensi terhadap perusahaan kelapa sawit menyusul anjloknya harga tandan buah segar (TBS) di tingkat petani. Penurunan harga TBS disebut terjadi setelah muncul kebijakan ekspor crude palm oil (CPO) satu pintu melalui DSI (Danantara Sumberdaya Indonesia). Permintaan itu disampaikan langsung saat rombongan DPRD Babel menyambangi Kementerian Perdagangan, Senin (26/5/2026), guna mempertanyakan kebijakan yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto pada 21 Mei 2026 lalu terkait tata kelola ekspor CPO.
Dalam pertemuan tersebut, rombongan DPRD Babel dipimpin Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya bersama Wakil Ketua Edi Iskandar, Mehoa, Sardi, Ahim, Musani, serta Johan Virgio. Mereka diterima Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Ojak Simon.
Menurut Ojak Simon, kebijakan ekspor CPO satu pintu melalui DSI baru akan efektif diberlakukan pada 1 Januari 2027 mendatang. Saat ini, pemerintah masih berada pada tahap sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha kelapa sawit.
Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya menilai, sejumlah pabrik kelapa sawit di daerah terlalu cepat merespons kebijakan tersebut dengan menurunkan harga TBS secara signifikan. Ia menyebut rata-rata penurunan harga TBS di Bangka Belitung mencapai Rp1.000 per kilogram.
“Didit menyayangkan sikap pabrik kelapa sawit yang terlalu cepat bereaksi atas kebijakan tersebut yang mengakibatkan harga TBS di petani terjun bebas,” demikian disampaikan dalam pertemuan itu.
Didit menegaskan kondisi tersebut semakin membebani petani sawit di tengah tingginya harga pupuk. Ia meminta pemerintah pusat lebih bijak dalam mengambil kebijakan agar tidak berdampak langsung terhadap pendapatan petani di daerah.
“Saat ini petani menjerit dengan situasi yang ada, harga TBS anjlok ditambah lagi harga pupuk semakin mencekik,” ujarnya.
Karena itu, DPRD Babel meminta pemerintah pusat segera mengambil langkah konkret untuk menjaga stabilitas harga TBS dan melindungi petani sawit dari dampak kebijakan yang belum sepenuhnya diterapkan tersebut. (*/tim)
