PANGKALPINANG, DAN – Pemerintah Kota Pangkalpinang mengusulkan pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) serta penguatan program kompetensi tenaga kerja kepada Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Zulfikar Ahmad Tawalla. Langkah ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus menjawab persoalan ketidaksesuaian tenaga kerja dengan kebutuhan pasar kerja.
Wakil Wali Kota Pangkalpinang, Dessy Ayutrisna mengatakan, salah satu poin penting yang dibahas yakni program bantuan kompetensi tenaga kerja dari pemerintah pusat dengan kuota mencapai 40 ribu peserta secara nasional.
“Beliau menyampaikan ada bantuan kompetensi tenaga kerja, kuotanya sebanyak 40 ribu se-Indonesia. Nah, ini yang harus kita siapkan nanti. Terkait teknis-teknisnya nanti akan berkoordinasi dengan kementerian dan balai juga,” ujarnya.
Selain program kompetensi, Pemkot Pangkalpinang juga mengajukan dukungan pembangunan BLK untuk memperkuat kesiapan tenaga kerja daerah agar lebih kompetitif dan sesuai kebutuhan industri.
“Harapannya apa yang menjadi usul-usulan dari pemerintah kota terutama bisa dibantu oleh Pak Wamen dan kementerian. Terutama kita mengajukan BLK,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang, Amrah Sakti menyebut, saat ini terjadi ketidaksesuaian antara kemampuan tenaga kerja dengan kebutuhan dunia kerja atau mismatch tenaga kerja.
“Sekarang terjadi mismatch antara keahlian yang dimiliki tenaga kerja kita dengan kebutuhan pasar kerja,” ujarnya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemkot Pangkalpinang berencana melakukan transformasi pelayanan ketenagakerjaan dengan menyesuaikan program pelatihan terhadap kebutuhan pasar kerja yang terus berkembang.
“Kami akan cocokkan antara jenis pelatihan yang akan kita laksanakan dengan kebutuhan pasar kerja,” katanya.
Tak hanya fokus pada sektor domestik, Pemkot Pangkalpinang juga membuka peluang kerja ke luar negeri melalui jalur resmi dan legal. Langkah ini diharapkan mampu memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas pekerja migran asal daerah.
“Kita akan memaksimalkan kesempatan bekerja tidak hanya di dalam negeri, juga ke luar negeri. Tadi Pak Wamen sudah kasih tahu juga bahwa ada kesempatan untuk bisa bekerja di luar negeri secara legal, secara benar,” ujar Amrah.
Untuk mendukung rencana tersebut, pihaknya akan berkoordinasi dengan Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Sumatera Selatan yang membawahi wilayah Bangka Belitung terkait pelatihan dan penempatan pekerja migran. (*/tim)
