PANGKALPINANG, DAN – Pemerintah Kota Pangkalpinang menyatakan kesiapan mendukung program penempatan pekerja migran Indonesia secara legal dan kompeten melalui penguatan pelatihan kerja dan sertifikasi keterampilan. Hal itu mengemuka dalam Sarasehan Refleksi Milad Pemuda Muhammadiyah ke-94 yang dihadiri Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Zulfikar Ahmad Tawalla bersama Wali Kota Pangkalpinang, Prof. Saparudin, di Rumah Dinas Residen Wali Kota Pangkalpinang, Selasa (26/5/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Wali Kota Pangkalpinang didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Kepala Dinas Tenaga Kerja, serta jajaran Protokol dan Komunikasi Pimpinan. Acara berlangsung hangat dengan nuansa diskusi konstruktif yang diikuti peserta mengenakan pakaian batik.
Wakil Menteri P2MI menyambut positif langkah Pemerintah Kota Pangkalpinang yang mulai mempersiapkan generasi muda agar mampu bersaing di pasar kerja internasional melalui jalur resmi dan terukur. Menurutnya, pemerintah pusat saat ini tengah menjalankan program prioritas Presiden RI melalui Program SMK Global yang ditargetkan mampu mengirim sekitar 50 ribu tenaga kerja terampil ke berbagai negara tujuan pada tahun ini.
“Melihat antusias dan potensi anak-anak muda di Pangkalpinang, sebenarnya mereka memiliki modal yang cukup baik. Tinggal bagaimana kita menyusun format pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja luar negeri,” ujarnya.
Zulfikar menjelaskan, kementerian telah meminta balai pelatihan dan para pemangku kepentingan terkait untuk berkoordinasi dalam menyiapkan skema pelatihan yang tepat. Fokusnya meliputi peningkatan kompetensi, kesiapan mental, hingga kemampuan adaptasi calon pekerja migran.
Sejumlah bidang keahlian yang diprioritaskan dalam program akselerasi pelatihan di antaranya perawat (nurse), manufaktur, welder, hospitality, hingga driver profesional. Negara tujuan penempatan juga cukup beragam, mulai dari Jepang, Korea Selatan, sejumlah negara Asia lainnya, Eropa Timur, hingga kawasan ASEAN seperti Singapura dan Malaysia.
“Negara tujuan juga cukup banyak, mulai dari Jepang, Korea Selatan, beberapa negara Asia lainnya, Eropa Timur, hingga kawasan ASEAN seperti Singapura dan Malaysia,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Wamen turut menyoroti maraknya kasus pengiriman pekerja migran ilegal, termasuk yang belakangan ramai diperbincangkan terkait Myanmar dan Kamboja. Ia menegaskan, kasus tersebut bukan berasal dari skema resmi pemerintah daerah maupun kementerian.
“Fenomena ini memang terjadi dalam dua tahun terakhir. Karena itu kami di kementerian sudah membentuk Gerakan Nasional Migran Aman. Tujuannya untuk mengedukasi masyarakat agar bermigrasi secara aman, legal, dan memiliki dokumen lengkap,” tegasnya.
Menurut Zulfikar, arahan Presiden RI menekankan pentingnya membangun ekosistem perlindungan pekerja migran secara menyeluruh, mulai dari proses penempatan hingga pekerja kembali ke tanah air. Karena itu, masyarakat diminta mempersiapkan kompetensi, kesiapan fisik, dan mental sebelum bekerja di luar negeri.
“Kami mengimbau masyarakat agar mempersiapkan kompetensi, kesiapan fisik, dan mental dengan baik. Bekerja di luar negeri memang tidak mudah, tetapi juga tidak seburuk yang dibayangkan jika dilakukan secara legal dan terstruktur,” tambahnya.
Sementara itu, Wali Kota Pangkalpinang, Prof. Saparudin menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung perlindungan dan penempatan pekerja migran Indonesia. Pemkot Pangkalpinang, kata dia, saat ini telah memiliki Balai Latihan Kerja (BLK) yang berdiri sekitar dua tahun terakhir.
“Kita akan menyiapkan anak-anak muda Pangkalpinang agar memiliki kompetensi dan siap diberangkatkan ke luar negeri secara legal,” ujarnya.
Menurut Prof. Saparudin, pemerintah daerah juga akan memperkuat program pelatihan keterampilan dan sertifikasi kompetensi nasional, termasuk penguasaan bahasa asing yang menjadi syarat penting di dunia kerja internasional.
“Kalau di Pangkalpinang, kami punya program anak-anak yang dilatih harus memiliki sertifikasi nasional. Minimal kemampuan bahasa itu penting,” katanya.
Wali Kota juga mengungkapkan rencana program pendidikan tambahan berbasis masjid yang akan mulai dipersiapkan pada 2027 mendatang. Dalam program tersebut, pelajar tingkat SMP diwajibkan mengikuti pembelajaran bahasa Arab dan penguatan karakter di masjid mulai pukul 17.00 hingga 20.00 WIB.
“Tahun depan mulai kita persiapkan. Anak-anak setelah magrib sampai menjelang Isya wajib berada di masjid untuk belajar bahasa Arab dan penguatan karakter,” pungkasnya. (*/tim)
