PANGKALPINANG, DAN – Pemerintah Kota Pangkalpinang menegaskan fokus pembangunan tahun 2026 diarahkan pada penanganan persoalan pasar, sampah, dan banjir. Hal tersebut disampaikan dalma sambutan Wali Kota Pangkalpinang, Prof. Saparudin didampingi Wakil Wali Kota, Dessy Ayutrisna dalam Rapat Evaluasi Kinerja, Fisik, dan Keuangan APBD April 2026 di Ruang Pertemuan Bapperida Pangkalpinang, Senin (18/5/2026), seiring capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah menembus 35,04 persen hingga 13 Mei 2026.
Data realisasi PAD yang dipaparkan dalam rapat menunjukkan total pendapatan daerah telah mencapai Rp91,43 miliar dari target Rp260,88 miliar. Angka tersebut mengalami kenaikan dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang berada di angka 33,69 persen.
Kontributor terbesar PAD masih berasal dari pajak daerah dengan realisasi Rp57,30 miliar atau 33,98 persen dari target Rp168,64 miliar. Sementara retribusi daerah tercatat mencapai Rp21,23 miliar atau 32,39 persen dari target Rp65,53 miliar.
Wali Kota Pangkalpinang menilai capaian tersebut menunjukkan tren positif pada triwulan pertama 2026. Namun, ia mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar tidak terlena dan tetap fokus menyelesaikan persoalan mendasar masyarakat.
“Kalau Maret target 25 persen, berarti Juni harus sampai 50 persen. Jadi sekarang 30 sampai 35 persen itu sudah bagus dalam range itu,” ujarnya.
Dalam arahannya, Wali Kota menekankan bahwa seluruh OPD harus bergerak terpadu dan tidak berjalan sendiri-sendiri. Menurutnya, persoalan kota tidak dapat diselesaikan jika setiap OPD bekerja tanpa koordinasi dan sinergi.
“Jangan sampai nanti OPD ini berjalan surang-surang (sendiri-sendiri, red) dan merasa bahwa ini kami pacak surang. Jadi tidak bisa, harus ada sinergi antara OPD,” katanya.
Prof. Saparudin menyoroti kondisi pasar yang masih semrawut, mulai dari persoalan parkir hingga pedagang yang belum tertata baik. Pemerintah kota, kata dia, tidak boleh lagi hanya berdiskusi tanpa aksi nyata di lapangan.
“Pasar, parkir, semrawut, yang berjualan semrawut. Ini masa kita tidak bisa menyelesaikan. Jadi rasa-rasanya aneh juga, karena kita ini sudah dikasih amanah untuk menata pasar dengan baik,” tegasnya.
Selain pasar, isu sampah dan banjir juga menjadi perhatian utama pemerintah kota. Wali kota meminta seluruh OPD segera menyusun program konkret dan terukur agar persoalan tersebut dapat dituntaskan.
“Sudah tidak ada lagi pertanyaan mengapa. Sudah selesai semuanya. Sekarang bagaimana kita memikirkan bahwa ini harus bisa selesai, bagaimana programnya, bagaimana kegiatan-kegiatannya agar persoalannya bisa selesai,” ujarnya.
Wali Kota optimistis banjir di Pangkalpinang dapat diatasi apabila program pembangunan benar-benar tepat sasaran. Menurutnya, berbagai negara dengan kondisi geografis lebih sulit pun mampu mengatasi persoalan banjir melalui perencanaan yang baik.
“Belanda itu negerinya di bawah laut, tidak banjir. Kita ini masih ada di atas permukaan laut,” katanya.
Dari sisi pendapatan daerah, realisasi pajak daerah didorong oleh sejumlah sektor strategis. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) makanan dan minuman tercatat mencapai Rp11,99 miliar atau 39,97 persen dari target, sedangkan PBJT tenaga listrik mencapai Rp13,47 miliar atau 32,85 persen.
Capaian tertinggi berasal dari PBJT jasa kesenian dan hiburan yang telah mencapai 52,09 persen atau Rp1,56 miliar dari target Rp3 miliar. Sementara opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) juga menunjukkan performa positif dengan realisasi 51,59 persen atau Rp5,67 miliar.
Di sektor retribusi daerah, retribusi jasa umum menjadi penyumbang terbesar dengan capaian Rp19,97 miliar atau 35,77 persen. Namun, retribusi jasa usaha dan perizinan tertentu masih relatif rendah masing-masing sebesar 13,81 persen dan 8,55 persen.
Selain itu, pemerintah kota juga mencatat capaian signifikan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Realisasi pendapatan sektor tersebut mencapai Rp8,38 miliar atau 125,05 persen dari target Rp6,70 miliar.
Wali Kota Pangkalpinang menyebut capaian tersebut berasal dari peningkatan dividen Bank Sumsel Babel yang melampaui target pemerintah daerah.
“Rupanya Bank Sumsel Babel ini hebat. Kita targetkan Rp6,7 miliar, ternyata naik jadi Rp8,3 miliar,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, Prof. Saparudin juga mulai membahas percepatan penyelesaian status rumah guru yang telah lama ditempati secara turun-temurun. Pemkot berencana melakukan appraisal ulang sebelum aset tersebut dialihkan kepada para guru melalui skema pembiayaan perbankan.
“Langkah tersebut penting agar aset yang selama ini tidak lagi produktif dapat diselesaikan secara tuntas dan memberi kepastian hukum bagi para guru yang menempatinya,” ujarnya. (tim)
