Pangkalpinang

Pemkot Pangkalpinang Jaga Keaktifan BPJS di Atas 80 Persen, 597 Warga Belum Terdata UHC

×

Pemkot Pangkalpinang Jaga Keaktifan BPJS di Atas 80 Persen, 597 Warga Belum Terdata UHC

Sebarkan artikel ini

PANGKALPINANG, DAN – Pemerintah Kota Pangkalpinang terus memperkuat komitmen menjaga keberlangsungan program Universal Health Coverage (UHC) dengan memastikan tingkat keaktifan peserta BPJS Kesehatan tetap berada di atas 80 persen. Saat ini, cakupan kepesertaan UHC di Pangkalpinang telah mencapai 99,76 persen.

Wali Kota Pangkalpinang, Prof. Saparudin mengatakan, masih terdapat sekitar 597 warga yang belum masuk dalam sistem kepesertaan BPJS Kesehatan akibat kendala administrasi saat proses pendataan berlangsung.

“Masih ada sekitar 597 warga yang belum terdata karena beberapa kendala administrasi, seperti belum memiliki KTP saat proses pendataan dilakukan,” katanya usai rapat koordinasi bersama BPJS Kesehatan, BPS, dan Bank Sumsel Babel, Senin (11/5/2026).

Menurut Wali Kota, tantangan utama pemerintah saat ini bukan lagi menambah jumlah peserta BPJS, melainkan menjaga status kepesertaan tetap aktif agar masyarakat dapat terus memperoleh layanan kesehatan tanpa hambatan. Tingkat keaktifan peserta BPJS di Pangkalpinang saat ini berada di angka sekitar 82 persen.

Pemkot Pangkalpinang juga menggandeng sektor swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) guna membantu pembayaran iuran BPJS masyarakat kurang mampu. Bantuan tersebut diprioritaskan bagi kelompok Desil 1 hingga 5.

Selain itu, Dinas Sosial diminta turun langsung ke lapangan untuk memperbarui data masyarakat yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Langkah tersebut dinilai penting agar warga yang membutuhkan dapat segera memperoleh jaminan kesehatan.

“Pendataan harus terus diperbarui agar warga yang membutuhkan bisa segera mendapatkan jaminan kesehatan,” ujarnya.

Dalam rapat yang sama, Pemkot Pangkalpinang juga membahas rencana pembangunan rumah produksi pengolahan nanas di kawasan Tua Tunu melalui dukungan CSR Bank Sumsel Babel. Program tersebut diharapkan menjadi pusat pengolahan hasil pertanian nanas sekaligus mendorong peningkatan ekonomi masyarakat setempat.

“Harapannya rumah produksi nanas di Tua Tunu bisa segera beroperasi tahun ini dan memberi dampak ekonomi bagi warga,” tutupnya. (*/tim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *