PANGKALPINANG, DAN – Wakil Wali Kota Pangkalpinang, Dessy Ayutrisna menegaskan komitmen Pemerintah Kota Pangkalpinang untuk merealisasikan aspirasi masyarakat secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah. Penegasan tersebut disampaikan saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Pangkalbalam di Aula Kantor Camat Pangkalbalam, Senin (9/2/2026).
Kegiatan perencanaan pembangunan tahunan itu dihadiri sekitar 90 persen undangan yang terdiri dari unsur pemerintah, organisasi perangkat daerah (OPD), tokoh masyarakat, hingga perwakilan kelurahan. Tingginya tingkat kehadiran tersebut, dinilai Dessy, sebagai cerminan keseriusan bersama dalam menentukan arah pembangunan wilayah.
Dalam sambutannya, Dessy mengakui Musrenbang kerap dipersepsikan sebagai agenda formal semata karena tidak semua usulan dapat direalisasikan setiap tahun. Namun menurutnya, forum ini justru menjadi ruang strategis untuk menyerap kebutuhan riil masyarakat sekaligus menyelaraskannya dengan kondisi fiskal daerah.
“Di sinilah kami hadir untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat dan menyesuaikannya dengan kemampuan anggaran. Apa yang benar-benar dibutuhkan akan kita wujudkan secara bertahap,” ujarnya.
Wawako menjelaskan, keterbatasan realisasi program pembangunan tidak terlepas dari tekanan keuangan daerah. Pada tahun anggaran 2025, Pemerintah Kota Pangkalpinang menghadapi defisit yang diperparah oleh pemotongan dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat hingga hampir Rp200 miliar.
Meski demikian, Dessy menegaskan pemerintah kota tidak tinggal diam dalam menyikapi kondisi tersebut. Selain mengoptimalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pemkot Pangkalpinang juga membuka peluang dukungan pendanaan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) di kawasan Pangkalbalam serta bantuan dari pemerintah provinsi dan pusat.
Berdasarkan evaluasi Musrenbang pada tahun-tahun sebelumnya, persoalan yang paling sering disuarakan warga masih berkutat pada infrastruktur dasar. Isu tersebut meliputi penerangan jalan umum, kondisi jalan dan jembatan, hingga sistem drainase lingkungan.
Dessy pun menekankan agar setiap usulan yang disampaikan benar-benar berangkat dari kebutuhan mendesak di lapangan. Ia meminta masyarakat tidak ragu menyampaikan persoalan yang berpotensi mengganggu keselamatan maupun kenyamanan warga.
“Kalau ada yang sifatnya urgent, misalnya lampu jalan kurang terang dan memicu kecelakaan, silakan sampaikan. Jika laporan ke OPD belum cepat ditindaklanjuti, boleh langsung ke kami. Saya pastikan setiap laporan akan saya cek dan ricek,” tegasnya.
Dessy menambahkan, mekanisme pengaduan langsung tersebut bukan untuk mencari kesalahan pihak tertentu, melainkan sebagai upaya mempercepat perbaikan kinerja pelayanan publik. Menurutnya, komunikasi dua arah menjadi kunci dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Sementara itu, Camat Pangkalbalam, Purnamawan melaporkan bahwa rangkaian Musrenbang telah dimulai sejak Januari 2026 melalui tahapan pra-Musrenbang dan Musrenbang tingkat kelurahan. Seluruh hasil pembahasan kemudian dirumuskan dalam forum kecamatan sebagai bentuk pengakomodasian aspirasi masyarakat lintas sektor.
“Forum ini menjadi wadah penyelarasan kebutuhan masyarakat dengan rencana pembangunan daerah, baik di bidang fisik, kesehatan, pendidikan, maupun sektor lainnya,” jelasnya.
Purnamawan juga mengapresiasi kehadiran Wakil Wali Kota Pangkalpinang, OPD terkait, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta seluruh peserta Musrenbang yang hadir secara lengkap. Ia berharap forum ini mampu melahirkan usulan prioritas yang realistis dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. (*/tim)
